Rencana pembangunan IKN pada 2025-2029 memasukkan hunian vertikal bagi ASN serta personel lembaga legislatif dan yudikatif. Kebutuhan itu menjadi bagian dari anggaran APBN Rp 48,8 triliun yang disiapkan pemerintah.
Pembiayaan tersebut juga mencakup gedung sidang paripurna, kantor Mahkamah Konstitusi, dan kantor Komisi Yudisial. Dengan demikian, pembangunan berikutnya diarahkan untuk memperkuat fungsi pemerintahan sekaligus kebutuhan tempat tinggal di ibu kota baru.
Hunian Vertikal Menjadi Tahap Ketiga
Hunian vertikal ditempatkan dalam tahap ketiga pembangunan yang dibiayai APBN. Sasarannya adalah personel legislatif, yudikatif, ASN, serta infrastruktur pendukung kawasan hunian.
Rencana ini memperlihatkan pergeseran fokus pembangunan IKN yang tidak lagi terbatas pada kawasan inti pemerintahan. Kebutuhan penunjang aktivitas aparatur dan lembaga negara menjadi bagian dari agenda lanjutan.
Infrastruktur pendukung tersebut direncanakan bersamaan dengan pembangunan hunian. Namun, sumber informasi tidak merinci jumlah unit ataupun jadwal penyelesaian hunian vertikal itu.
Bangunan Lembaga Negara dan Infrastruktur Air
Pemerintah juga mengalokasikan kebutuhan untuk kawasan legislatif dan yudikatif. Lingkupnya meliputi pembangunan gedung, penataan kawasan, serta jaringan konektivitas.
Selain bangunan utama, daftar pekerjaan mencakup embung dan kolam retensi. Jaringan perpipaan air minum turut dimasukkan sebagai bagian dari kebutuhan proyek.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan nilai kebutuhan APBN tersebut telah dihitung untuk penyelesaian kawasan yudikatif dan legislatif. Pernyataan itu disampaikan di KIPP IKN, Kalimantan Timur, pada Senin (17/8/2026).
“APBN dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif, sudah kami hitung waktu itu dengan Perencanaan dan dari Prasarana, itu membutuhkan Rp 48,8 triliun untuk gedung-gedung, untuk kawasan, dan untuk konektivitasnya,” kata Basuki.
| Tahap Pembangunan | Fokus Utama | Detail Pekerjaan |
|---|---|---|
| Awal | Akses dan penataan | Jalan 12,1 km di KIPP 1B dan 1C, Sepaku, ruang terbuka hijau |
| Kedua | Kawasan perkantoran | Lembaga legislatif dan yudikatif, progres rata-rata 13,6 persen |
| Ketiga | Hunian vertikal | Personel legislatif, yudikatif, ASN, serta infrastruktur pendukung |
Jalan dan Perkantoran Dibangun Lebih Dulu
Tahap awal program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan akses dan menata kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Pekerjaan yang disebut meliputi jalan akses sepanjang 12,1 kilometer di KIPP 1B dan 1C, penataan Sepaku, serta ruang terbuka hijau.
Setelah itu, pembangunan bergerak ke kawasan perkantoran bagi lembaga legislatif dan yudikatif. Progres pada tahap perkantoran tersebut disebut telah mencapai rata-rata 13,6 persen.
Urutan tiga tahap itu menempatkan akses kawasan, fungsi lembaga negara, dan hunian aparatur dalam satu rangkaian pembangunan. Anggaran APBN Rp 48,8 triliun disiapkan untuk melanjutkan pekerjaan selama periode 2025-2029.
Peran KPBU dan Investasi Swasta
Pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada APBN. Pemerintah menggunakan KPBU senilai Rp 134,22 triliun, investasi swasta sebesar Rp 74,54 triliun, serta dukungan hibah.
Tujuh perusahaan pemrakarsa terlibat dalam skema KPBU untuk proyek hunian, jalan, dan Multi-Utility Tunnel atau MUT. PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, serta Konsorsium CHEC-IJM disebut menangani proyek jalan dan MUT.
Modal swasta masuk ke fasilitas komersial dan layanan publik, mulai dari pusat perbelanjaan sampai rumah sakit, hotel, olahraga, dan rekreasi. PT Dejem Nusantara Development dari Dubai menyiapkan mal Rp 4 triliun di lahan 10 hektar dengan target mulai bekerja pada 2027.
PT Starbright International Investment dari China mengerjakan empat tower hunian serta bangunan komersial senilai Rp 1,25 triliun. PT Dian Jaya Indonesia dari Korea Selatan juga menyiapkan kawasan komersial dengan 25 tower berdesain futuristis.
Kombinasi pembiayaan tersebut menopang pembangunan IKN dari proyek pemerintahan hingga fasilitas komersial. Laporan Detik Finance pada 17 Agustus 2026 menyebut APBN, KPBU, investasi swasta, dan hibah menjadi fondasi pengembangan kawasan ibu kota baru.
