Pendataan rumah rusak menjadi langkah penting untuk memperjelas masa depan 4.000 warga yang masih mengungsi di Nusa Tenggara Timur. DPR meminta pemerintah mempercepat pemetaan kerusakan agar pembangunan hunian dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan.
Rumah warga perlu dibedakan berdasarkan tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi tersebut diperlukan untuk menentukan tahapan pemulihan serta mengurangi jumlah pengungsi secara bertahap.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menilai data kerusakan yang akurat akan membantu menentukan kapan warga dapat kembali ke tempat tinggalnya. Bagi warga yang belum dapat pulang, pembangunan hunian tetap atau huntap perlu segera dipersiapkan.
“Nah makanya tadi mana yang rusak ringan, sedang, berat, sehingga pelan-pelan dari 4.000 ini kan pelan-pelan bisa berkurang,” ujar Saan dalam rapat koordinasi di NTT, Minggu (16/8/2026). Ia menekankan pentingnya perpindahan warga dari posko ke hunian yang layak.
Posko Bukan Penanganan Jangka Panjang
Sebanyak 4.000 warga terdampak gempa masih berada di pengungsian setelah gempa yang disebut mencapai magnitudo 7,7. DPR menilai keberadaan posko harus diikuti rencana pemulihan yang terukur agar masa pengungsian tidak berlarut-larut.
Saan meminta seluruh pihak menyepakati target waktu penanganan pengungsi. Kejelasan tenggat diperlukan agar warga mengetahui sampai kapan mereka harus tinggal sementara di posko.
Menurutnya, semakin cepat pengungsi mendapat akses menuju rumah atau huntap, semakin baik pemulihan pascagempa berjalan. Namun, dukungan bagi warga tidak boleh berkurang sebelum hunian pengganti benar-benar tersedia.
Dapur umum telah tersedia bagi pengungsi, tetapi DPR mengingatkan bahwa kebutuhan warga tidak berhenti pada penyediaan makanan. Layanan dasar selama masa pengungsian tetap harus dijaga secara menyeluruh.
Kebutuhan Harian Tetap Dikawal
“Nah, tapi ada satu hal yang penting terkait dengan pengungsi. 4.000 pengungsi ini kan penting penanganannya terkait dengan soal kebutuhan sehari-hari,” kata Saan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebutuhan harian warga perlu dipenuhi hingga mereka kembali menempati hunian masing-masing.
Penanganan pengungsi dan pembangunan huntap merupakan dua pekerjaan yang harus berlangsung bersamaan. Pemulihan tidak cukup hanya dengan menjaga tempat pengungsian, melainkan juga memulihkan kepastian tempat tinggal warga.
Perhatian tersebut menjadi bagian dari kunjungan Satgas Galapana DPR RI ke wilayah terdampak di NTT. Menurut detikcom, kunjungan itu dilakukan untuk meninjau penanganan pascabencana di daerah tersebut.
Satgas Galapana dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Satuan tugas ini dibentuk untuk mengawasi dan mendukung kebijakan politik anggaran bagi pemulihan wilayah bencana.
Rapat Melibatkan DPR dan Pemerintah
Rapat koordinasi dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi. Kehadiran pimpinan DPR menempatkan persoalan pengungsian dan hunian sebagai agenda yang perlu terus dikawal.
Dari pemerintah, hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga mengikuti rapat tersebut.
Koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk menyatukan penanganan layanan pengungsi, pendataan rumah, dan pemulihan permukiman. Satgas Galapana sebelumnya juga mengawal penanganan pascabencana di Sumatera pada akhir tahun lalu.
Bagi warga di pengungsian, hasil pendataan rumah akan menentukan arah pemulihan berikutnya. Percepatan huntap diharapkan memberi jalan keluar agar warga dapat segera meninggalkan posko menuju tempat tinggal yang layak.
