BEM UI memilih turun ke Bundaran Hotel Indonesia sehari setelah peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia untuk mempertanyakan makna kemerdekaan. Aksi #MerebutKemerdekaan pada Selasa, 18 Agustus 2026, membawa delapan tuntutan kepada pemerintah.
Mahasiswa memandang kemerdekaan belum dirasakan secara utuh oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka menyoroti pemusatan kekuasaan pada sektor ekonomi dan politik sebagai salah satu persoalan yang perlu dijawab.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan aksi tersebut disiapkan lewat kajian dan konsolidasi bersama masyarakat sipil. Menurutnya, aksi jalanan dipilih bukan untuk melanjutkan perayaan, melainkan untuk menyampaikan pertanyaan setelah seremoni kenegaraan.
Dalam keterangan tertulis kepada IDN Times pada Senin, 17 Agustus 2026, Athof menjelaskan alasan aksi itu digelar. “Sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” katanya.
Tuntutan Menjangkau Ekonomi hingga Ruang Sipil
Daftar tuntutan BEM UI memuat desakan penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Mahasiswa juga meminta penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
| No. | Tuntutan |
|---|---|
| 1 | Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. |
| 2 | Menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. |
| 3 | Melakukan evaluasi total proyek strategis nasional. |
| 4 | Menghentikan proyek makan bergizi gratis. |
| 5 | Membubarkan batalion militer teritorial pembangunan. |
| 6 | Menghentikan intervensi aparat di ruang sipil. |
| 7 | Mengembalikan otonomi daerah. |
| 8 | Menetapkan status bencana nasional di Sumatera dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak. |
Poin ketiga dan keempat menyoroti proyek strategis nasional serta proyek makan bergizi gratis. Sementara itu, tuntutan kelima hingga ketujuh berkaitan dengan batalion militer teritorial pembangunan, intervensi aparat, dan otonomi daerah.
Bencana NTT Menjadi Perhatian Utama
BEM UI memasukkan penanganan bencana di Sumatera dan Flores dalam tuntutan kedelapan. Mereka meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional serta mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak.
Desakan tersebut disampaikan ketika BNPB mencatat 68 korban meninggal akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Data sementara itu berasal dari tujuh kabupaten dengan jumlah korban terbesar di Manggarai dan Manggarai Timur.
| Wilayah Terdampak | Jumlah Korban |
|---|---|
| Kabupaten Manggarai | 26 jiwa |
| Kabupaten Manggarai Timur | 24 jiwa |
| Kabupaten Nagekeo | 8 jiwa |
| Kabupaten Sikka | 4 jiwa |
| Kabupaten Ende | 2 jiwa |
| Kabupaten Manggarai Barat | 2 jiwa |
| Kabupaten Ngada | 2 jiwa |
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suar Panjaitan mengatakan angka 68 jiwa masih merupakan data sementara. BNPB menyatakan pendataan korban terus dilakukan di wilayah terdampak.
Pembelajaran Jarak Jauh Diizinkan
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran Nomor 87/SE/2026 menjelang kegiatan publik pada 18 Agustus. Sekolah negeri dan swasta diperbolehkan menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi kemacetan dan dinamika kegiatan di ibu kota.
Jakarta sebelumnya menjadi lokasi peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026. Acara itu dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Rangkaian pesta rakyat di Istana turut melibatkan UMKM kuliner lokal, termasuk pedagang kue ape Suhendar. Ia disebut memperoleh omzet hingga Rp16,5 juta dari pesanan pihak Istana.
