Sebanyak 38 persen warga Perancis mengaku menerima panggilan pemasaran setiap hari. Tingginya frekuensi gangguan tersebut menjadi salah satu latar belakang pemerintah Perancis melarang telemarketing tanpa persetujuan konsumen.
Aturan baru itu memberi perlindungan lebih kuat kepada warga yang selama ini berulang kali menerima tawaran melalui telepon. Perusahaan tidak lagi bebas menghubungi calon pelanggan tanpa dasar hubungan yang sah atau izin sebelumnya.
Laporan parlemen Perancis menunjukkan keluhan terhadap telemarketing tersebar luas di masyarakat. Sebanyak 97 persen responden merasa terganggu oleh panggilan penjualan yang masuk.
| Frekuensi dan Dampak Telemarketing | Persentase Warga |
|---|---|
| Merasa terganggu | 97 persen |
| Dihubungi minimal sekali seminggu | 72 persen |
| Dihubungi setiap hari | 38 persen |
Selain itu, 72 persen responden menyatakan setidaknya menerima satu panggilan telemarketing dalam sepekan. Data tersebut memperlihatkan bahwa gangguan pemasaran lewat telepon telah menjadi persoalan rutin, bukan kejadian sesekali.
Persetujuan Tertulis sebagai Dasar Panggilan
Dalam aturan yang baru, perusahaan hanya dapat menelepon konsumen pada dua kondisi tertentu. Kondisi pertama adalah ketika panggilan berhubungan dengan kontrak yang masih berjalan.
Kondisi kedua berlaku jika konsumen telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya. Pelaku usaha harus menyimpan bukti izin tersebut agar dapat menunjukkan bahwa panggilan dilakukan secara sah.
Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Perancis, Frederic Billon, menilai ketentuan ini meningkatkan kebutuhan administrasi perusahaan. “Anda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pelanggan dan Anda juga harus menyimpan bukti persetujuan tersebut,” kata Billon.
Kewajiban penyimpanan bukti membuat perusahaan perlu menata kembali proses pemasaran melalui telepon. Hubungan dengan pelanggan kini harus dibangun lebih dahulu sebelum penawaran dapat disampaikan lewat panggilan.
Perlindungan atas Ketenangan Konsumen
Que Choisir Ensemble menyambut larangan tersebut sebagai “revolusi kecil” bagi perlindungan hak sipil. Organisasi advokasi konsumen itu menilai masyarakat berhak memiliki ruang pribadi yang tidak terus dibebani tawaran tidak diinginkan.
Presiden Que Choisir Ensemble, Marie-Amandine Stevenin, menegaskan pentingnya hak untuk tidak diganggu. “Tidak bisa cukup ditekankan bahwa kedamaian dan ketenangan adalah hak dan sudah saatnya untuk berhenti mengekspos konsumen pada tawaran yang tidak diinginkan,” ujar Stevenin.
Kebijakan Perancis memperkuat arah perlindungan konsumen terhadap pemasaran langsung. Negara tersebut mengikuti Jerman, Austria, dan Italia yang juga telah menerapkan pembatasan ketat terhadap cold calling.
Inggris menerapkan pendekatan berbeda karena panggilan telemarketing masih dapat dilakukan selama nomor penerima belum tercantum dalam daftar penolakan resmi. Perancis memilih sistem yang mengutamakan persetujuan aktif dari konsumen sebelum perusahaan melakukan penawaran.
Imbas bagi Layanan Pelanggan di Maroko
Aturan ini memunculkan keberatan dari kalangan bisnis, termasuk industri layanan pelanggan di Maroko yang melayani pasar Perancis. Media Maroko Le Matin melaporkan kekhawatiran bahwa perubahan regulasi dapat berdampak pada hingga 50.000 tenaga kerja.
Meski menghadirkan tantangan bagi industri panggilan, aturan tersebut menggeser kendali pemasaran kepada konsumen. Warga Perancis kini memiliki perlindungan lebih tegas untuk menentukan tawaran telepon yang ingin mereka terima.
