Arab Saudi kini menghadapi syarat politik berat untuk mendapatkan persetujuan kerja sama nuklir sipil dari Amerika Serikat. Donald Trump meminta Riyadh mengakui Israel dan bergabung dalam Abraham Accords sebelum proyek energi bernilai miliaran dolar itu disetujui.
Tuntutan tersebut berpotensi menguji posisi Saudi yang selama ini mengaitkan normalisasi dengan pembentukan negara Palestina berdaulat. Proyek energi pun berubah menjadi bagian dari perundingan yang lebih luas mengenai diplomasi dan keamanan di Timur Tengah.
Palestina Menjadi Titik Sensitif
Riyadh sebelumnya konsisten menyatakan hubungan normal dengan Israel hanya dapat dibangun setelah ada negara Palestina yang berdaulat. Hingga Trump menyampaikan persyaratan terbaru itu, Arab Saudi belum memberikan tanggapan resmi mengenai kemungkinan kesepakatan nuklir.
Syarat dari Washington membuat kepentingan energi Saudi berhadapan langsung dengan garis diplomatiknya mengenai Palestina. Keputusan yang diambil Riyadh dapat memengaruhi hubungan Saudi dengan Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara di kawasan.
Trump menyampaikan sikap tersebut melalui Truth Social. Ia menegaskan kerja sama nuklir sipil hanya dapat disetujui jika Saudi masuk ke Abraham Accords yang disebutnya sangat dihormati dan sukses.
“Kesepakatan Nuklir Sipil (Tidak akan ada pengayaan material!)… akan disetujui, tetapi sepenuhnya tunduk pada bergabungnya Arab Saudi ke dalam Abraham Accords yang sangat dihormati dan sukses,” tulis Trump. Pernyataan itu memperjelas bahwa Washington tidak memisahkan agenda nuklir dari normalisasi hubungan Arab-Israel.
Gedung Putih Tegaskan Risiko Pembatalan
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump telah menyampaikan persyaratan itu kepada para pemimpin Saudi dalam berbagai kesempatan. Ia menyebut kesepakatan akan dibatalkan bila Riyadh tidak memenuhi ketentuan yang diajukan Amerika Serikat.
Israel menyambut kemungkinan Saudi menjadi bagian dari Abraham Accords. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menilai langkah tersebut dapat menjadi lompatan bersejarah bagi perdamaian di Timur Tengah.
Namun, sambutan atas normalisasi itu tidak menghapus kekhawatiran mengenai proyek nuklir Saudi. Sejumlah pihak di Israel dan Amerika Serikat menyoroti kemungkinan risiko proliferasi dari pengembangan teknologi nuklir di kawasan.
Ketentuan Utama Kerja Sama Nuklir
Berdasarkan data Departemen Energi AS yang dikutip Media Indonesia, kemitraan tersebut dirancang sebagai kerja sama jangka panjang bernilai miliaran dolar. Tujuannya mencakup dukungan terhadap nonproliferasi dan pembukaan akses bagi perusahaan AS ke program energi Arab Saudi.
| Unsur Kerja Sama | Rincian |
|---|---|
| Dasar perjanjian | Kerja sama nuklir damai dan pengamanan bilateral. |
| Penggunaan | Ditujukan untuk kepentingan nonmiliter. |
| Pengayaan material | Tidak diizinkan dilakukan di tanah Saudi. |
| Pengawasan internasional | IAEA dilibatkan dalam proses verifikasi. |
Larangan pengayaan uranium merupakan unsur penting karena teknologi tersebut memiliki sensitivitas tinggi dalam isu proliferasi. Pelibatan IAEA dimaksudkan untuk membantu memastikan langkah verifikasi dalam pelaksanaan program.
Mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman memperingatkan bahwa program nuklir militer sering berawal dari program sipil. Rosemary Kelanic dari Defense Priorities juga mengatakan Amerika Serikat belum pernah membantu negara lain melakukan pengayaan uranium di wilayahnya sendiri karena risikonya tinggi.
Persaingan dengan Iran Membayangi
Pembahasan program nuklir Saudi tidak lepas dari persaingan Riyadh dengan Iran. Mohammed bin Salman pada 2018 pernah menyatakan Saudi tidak berencana memiliki senjata nuklir, tetapi akan segera mengambil langkah serupa apabila Iran berhasil mengembangkan bom nuklir.
Latar keamanan itu menjelaskan mengapa kerja sama nuklir sipil Saudi menjadi perhatian banyak pihak. Program ini dipandang bukan sekadar peluang ekonomi, melainkan juga bagian dari perhitungan strategis di kawasan yang masih rapuh.
Dengan memasang syarat pengakuan terhadap Israel, Trump menambah tekanan diplomatik pada keputusan Saudi. Nasib kerja sama nuklir itu kini bergantung pada apakah Riyadh bersedia mengubah posisinya mengenai normalisasi dan Palestina.
