Mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelumnya menerima pembayaran kerja sama setelah evaluasi selama 35 hari. Kini, para pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu mengeluhkan belum adanya kepastian pembayaran selama hampir sembilan bulan.
Perubahan dari pola pembayaran sebelumnya menjadi persoalan utama yang dibawa Asosiasi Pangan Gizi Indonesia 3T (APGI 3T) ke Kantor Badan Gizi Nasional. Bagi mitra, ketidakjelasan waktu penyelesaian menjadi beban di tengah keberlanjutan operasional layanan dapur.
| Hal yang Disorot | Kondisi |
|---|---|
| Pembayaran sebelumnya | Setelah evaluasi selama 35 hari |
| Keluhan saat ini | Belum ada kepastian pembayaran hampir sembilan bulan |
| Mitra terkait | APGI 3T, pelaksana dapur SPPG |
| Wilayah anggota | Aceh, Kalimantan, Papua, NTB, dan NTT |
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan lembaganya tengah menyiapkan skema penyelesaian. Ia meminta para mitra memberi waktu untuk merampungkan mekanisme yang harus menjaga agar tidak ada pihak dirugikan.
“Yang bisa saya pastikan adalah bapak-ibu semua mungkin tidak bisa untung seperti apa yang diharapkan, tapi setidaknya bapak-ibu tidak dirugikan,” kata Sudaryono. Ia juga menyatakan skema tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada mitra.
Penanganan Masih Dalam Tahap Perumusan
BGN belum menyampaikan skema final maupun jadwal penyelesaian pembayaran. Pernyataan Sudaryono menegaskan bahwa mekanisme penanganan masih berada dalam proses perumusan.
Melalui unggahan pada akun Instagram resminya pada Jumat (24/7), Sudaryono menyatakan pemimpin perlu merangkul, mendengar, dan mencari jalan keluar. Ia menilai para mitra telah terlalu lama menunggu kepastian sehingga aspirasi mereka tidak boleh dikesampingkan.
“Skema penyelesaian sedang dirumuskan agar tidak ada pihak menanggung rugi. APGI 3T adalah mitra kami,” tulis Sudaryono. Pernyataan itu memperjelas posisi BGN bahwa asosiasi pelaksana dapur dipandang sebagai mitra program.
Sudaryono juga meminta humas BGN terus memberi informasi mengenai perkembangan proses. Setiap pertanyaan yang disampaikan pelaksana dapur diminta memperoleh pembaruan tentang skema yang sedang disusun.
Mitra Berasal dari Daerah Terpencil
Anggota APGI 3T yang menyampaikan aspirasi disebut berasal dari Aceh, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku telah menjadi mitra dapur di wilayah terpencil selama sekitar satu tahun.
Sudaryono mengatakan telah mempelajari persoalan tersebut sejak mulai menjabat sebagai pimpinan BGN. Ia menjadikan keluhan mitra sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, hubungan BGN dengan APGI 3T tidak sepatutnya ditempatkan sebagai hubungan atasan dan bawahan. Para pengelola dapur disebut sebagai rekan yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Pertemuan Diwarnai Keluhan Mendesak
Menurut CNN Indonesia, pertemuan sempat berlangsung emosional ketika seorang anggota APGI 3T dari Papua Barat menyampaikan kesulitannya. Perempuan itu menangis sambil mengatakan rumahnya terancam ditarik dan ia telah berada di Jakarta selama empat bulan.
Sudaryono menghampiri perempuan tersebut, memeluknya, lalu memintanya bersabar. Momen itu menunjukkan dampak ketidakpastian pembayaran terhadap sebagian mitra dapur.
Di hadapan para perwakilan, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab atas proses penanganan ini. “Ini direkam semua, Anda boleh rekam semua. Saya pertanggungjawabkan sebagai pimpinan di sini,” ujarnya.
Bagi para mitra SPPG, pembaruan dari BGN menjadi hal yang terus dinantikan sambil skema penyelesaian disusun. Kepastian mengenai penanganan tunggakan menjadi tuntutan utama setelah masa menunggu yang telah berlangsung berbulan-bulan.
