Krisis kekerasan di Pakistan dinilai tidak dapat dijelaskan hanya melalui ancaman dari Afghanistan. Peneliti Dawood Safi menilai rasa keterasingan, lemahnya ruang politik damai, dan persoalan tata kelola di dalam negeri ikut memberi ruang bagi militansi.
Pandangan itu muncul ketika serangan militan mencapai 1.066 kasus sepanjang 2025. Angka dari Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) tersebut naik 17 persen dibanding tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi sejak 2014.
Lonjakan serangan terjadi di tengah operasi keamanan yang juga meningkat. Pakistan menjalankan 482 operasi sepanjang 2025, naik 63 persen, dengan lebih dari 2.100 militan dilaporkan tewas.
| Ukuran Keamanan | Data 2025 | Keterangan |
|---|---|---|
| Serangan militan | 1.066 | Tertinggi sejak 2014 |
| Operasi keamanan | 482 | Naik 63 persen |
| Militan dilaporkan tewas | Lebih dari 2.100 | Lebih dari dua kali lipat |
Perbandingan angka tersebut memperlihatkan operasi yang lebih intensif belum mampu menekan kekerasan. Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan tetap menjadi wilayah yang paling banyak mengalami serangan bersenjata.
Ruang Politik Damai Dinilai Menyempit
Safi berpendapat operasi militer tetap memiliki fungsi untuk membongkar jaringan militan atau menggagalkan serangan tertentu. Namun, ia menilai operasi semata tidak dapat membangun keyakinan warga bahwa negara mewakili kepentingan mereka.
“Serangan udara dapat menghancurkan sebuah kompleks, tetapi tidak dapat meyakinkan masyarakat yang merasa terasing bahwa negara mewakili mereka,” kata Safi. Ia mengaitkan masalah tersebut dengan dominasi otoritas militer atas politik sipil selama beberapa dekade.
Dalam penilaiannya, pandangan berbeda dari kawasan pinggiran sering diposisikan sebagai persoalan keamanan. Tuntutan politik pun lebih sering ditangani dengan cara koersif dibandingkan melalui dialog.
Kondisi itu terlihat dalam pengalaman masyarakat Pashtun yang menghadapi serangan kelompok militan sekaligus tekanan dari negara. Pashtun Tahafuz Movement atau PTM berkembang sebagai gerakan damai yang mengangkat isu pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, ranjau darat, serta kecurigaan kolektif terhadap warga Pashtun.
Safi menilai tanggapan negara terhadap tuntutan PTM lebih banyak berorientasi pada keamanan. “Ketika politik damai diperlakukan sebagai subversi, negara melemahkan alternatif terhadap militansi yang justru diklaim dibutuhkan,” ujarnya.
Balochistan dan Beban Penghilangan Paksa
Di Balochistan, persoalan keamanan berjalan berdampingan dengan kemiskinan, marginalisasi politik, dan terbatasnya keterlibatan warga lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Wilayah yang kaya sumber daya itu juga dibayangi memori mengenai kasus penghilangan paksa.
Komisi Penyelidikan Pakistan mencatat 125 kasus baru penghilangan orang pada paruh pertama 2025. Kelompok hak asasi manusia memperkirakan angka sebenarnya lebih besar daripada jumlah yang tercatat secara resmi.
Safi turut menyoroti vonis penjara seumur hidup terhadap aktivis hak asasi manusia Baloch, Dr. Mahrang Baloch, pada Juni lalu. Ia menilai putusan itu dapat dipahami sebagai pesan politik yang dampaknya melampaui ruang sidang.
“Mahrang menjadi tokoh penting karena memberikan ekspresi damai terhadap penderitaan keluarga yang mencari kerabat mereka yang hilang,” kata Safi. Menurutnya, pemuda Baloch dapat menilai jalur mobilisasi damai tidak menghasilkan dialog apabila tokoh seperti Mahrang mendapat hukuman berat.
Afghanistan Tetap Faktor, tetapi Bukan Jawaban Tunggal
Pakistan menuding jaringan militan dan tempat perlindungan kelompok bersenjata di Afghanistan sebagai faktor utama ancaman keamanan. Safi mengakui persoalan lintas batas itu nyata, termasuk tanggung jawab Kabul untuk mencegah wilayahnya dipakai menyerang negara tetangga.
Namun, fokus berlebihan pada Afghanistan dinilai dapat mengalihkan perhatian dari persoalan domestik Pakistan. Safi menyebut tata kelola, ketimpangan pembangunan, penghilangan paksa, dan terbatasnya ruang oposisi damai sebagai isu yang tidak dapat diabaikan.
Islamabad telah melakukan serangan udara lintas batas, memperketat perbatasan, membatasi perdagangan, dan mendeportasi warga Afghanistan. Belum ada konfirmasi independen mengenai tewasnya tokoh senior Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dalam operasi tersebut sejak akhir 2025.
Misi Bantuan PBB di Afghanistan atau UNAMA mencatat ratusan warga sipil Afghanistan menjadi korban kekerasan lintas batas pada kuartal pertama 2026. Serangan udara disebut sebagai penyebab utama korban sipil selama periode itu.
Safi menyatakan pengamanan Garis Durand serta pencegahan pergerakan kelompok militan tetap penting. Namun, ia menekankan perlunya memperkuat otoritas sipil, melindungi organisasi damai, dan menangani tuntutan Pashtun serta Baloch sebagai persoalan politik.
“Seorang tetangga tidak dapat menyediakan legitimasi yang gagal dibangun sebuah negara di antara warga negaranya sendiri,” ujar Safi. Selama rasa keterasingan di dalam negeri belum ditangani, militansi dinilai masih akan menemukan ruang untuk bertahan.
