Ketentuan penggunaan Waze yang merujuk hukum Israel dan pengadilan di Tel Aviv memicu kekhawatiran mengenai privasi pengguna. Google menegaskan klausul tersebut berkaitan dengan mekanisme penyelesaian persoalan hukum, bukan bukti bahwa data navigasi dapat diakses pihak lain.
Rujukan itu tercantum dalam halaman bantuan Waze pada bagian Governing Law and Jurisdiction. Bagian tersebut mengatur hukum yang berlaku dan yurisdiksi pengadilan apabila terjadi sengketa terkait layanan.
Kekhawatiran muncul karena Waze memproses informasi lokasi dan lalu lintas untuk membantu pengendara menemukan rute. Data semacam ini membuat isu perlindungan privasi menjadi sensitif bagi pengguna aplikasi navigasi.
Dalam keterangan kepada Snopes yang dikutip Yahoo!Tech, Google membantah dugaan bahwa Waze memata-matai penggunanya. Perusahaan itu menyatakan perlindungan data diterapkan dengan aturan yang ketat.
“Kami beroperasi dengan aturan ketat dan melindungi data pengguna. Sudah menjadi standard bahwa masalah hukum selalu ditangani pengadilan di negara tempat kantor pusat developer app,” kata Google.
Klausul Hukum dan Kekhawatiran Privasi
Sejak awal Juli 2026, sejumlah unggahan media sosial mempertanyakan relasi Waze dengan Israel. Perbincangan itu berkembang menjadi dugaan mengenai kemungkinan pemantauan terhadap pengguna aplikasi.
Namun, keberadaan klausul yang menunjuk hukum atau pengadilan tertentu tidak serta-merta membuktikan adanya pengawasan data oleh pihak lain. Klausul tersebut diposisikan Google sebagai pengaturan untuk menangani perkara legal.
Bagi pengguna, ketentuan layanan tetap perlu dibaca secara cermat, terutama pada bagian yang mengatur data dan penyelesaian sengketa. Klaim tentang pelanggaran privasi juga memerlukan bukti yang jelas, bukan hanya kesimpulan dari rujukan yurisdiksi.
Jejak Awal Waze di Israel
Sorotan terhadap klausul itu tidak lepas dari sejarah awal Waze yang memang berhubungan dengan Israel. Aplikasi tersebut pertama kali hadir pada 2006 dengan nama FreeMap Israel.
FreeMap Israel dibuat oleh Uri Levine, Ehud Shabtai, dan Amir Shinar. CNN menyebut para pendirinya merupakan mantan insinyur Unit 8200 dalam militer Israel.
| Tahun | Peristiwa | Detail |
|---|---|---|
| 2006 | FreeMap Israel lahir | Dibuat oleh Uri Levine, Ehud Shabtai, dan Amir Shinar |
| 2009 | Berganti nama | FreeMap Israel menjadi Waze |
| 2013 | Diakuisisi Google | Nilai akuisisi disebut mencapai USD 1 miliar |
Pada 2009, FreeMap Israel berganti nama menjadi Waze. Google kemudian membeli aplikasi tersebut pada 2013 dengan nilai yang disebut mencapai USD 1 miliar, menurut Yahoo!News.
Sorotan yang Pernah Muncul
Perdebatan mengenai Waze sebelumnya juga pernah muncul dalam konteks berbeda. Pada 2025, aplikasi itu dicurigai membiayai pelantikan Presiden AS Donald Trump.
Dalam konteks pemilihan presiden Amerika Serikat, pendanaan kampanye oleh pihak swasta diperbolehkan. Namun, dugaan mengenai perusahaan Israel yang mendanai calon presiden Amerika Serikat dinilai sebagian publik sebagai hal yang tidak patut.
Pada 2016, BBC memberitakan tentara Israel menggunakan Waze ketika menggeruduk kamp pengungsi Palestina. Waze menyatakan tentara tersebut tidak memakai fitur keamanan untuk menghindari area berbahaya.
Riwayat pengembangan aplikasi dan berbagai peristiwa tersebut membuat Waze terus berada dalam perhatian saat isu baru muncul. Meski demikian, rujukan hukum Israel dalam ketentuan layanan tidak dapat dipakai sendiri sebagai bukti adanya pelanggaran privasi pengguna.
