Kesiapan Myanmar menerima kembali lebih dari 300.000 warga Rohingya belum menjawab persoalan paling penting, yakni apakah mereka dapat kembali ke Rakhine dengan aman. Di tengah konflik yang masih berlangsung, tidak ada jadwal pasti bagi pemulangan para pengungsi yang telah bertahun-tahun tinggal di Bangladesh.
Pemerintah Myanmar menyatakan keamanan di Rakhine harus membaik sebelum penerimaan kembali dilakukan. Syarat itu muncul ketika perebutan wilayah antara militer Myanmar dan Arakan Army justru mendorong lebih banyak warga meninggalkan daerah tersebut.
Verifikasi Belum Menjadi Kepastian Pulang
Hingga akhir Juli, Kementerian Luar Negeri Myanmar menyebut telah memverifikasi 426.545 nama dari daftar 828.824 pengungsi yang diserahkan Bangladesh. Sebanyak 308.797 orang dinyatakan pernah tinggal di Rakhine dan dapat dipertimbangkan untuk dipulangkan.
| Kategori Verifikasi | Jumlah | Makna |
|---|---|---|
| Telah diverifikasi | 426.545 orang | Bagian dari daftar Bangladesh |
| Pernah tinggal di Rakhine | 308.797 orang | Masuk pertimbangan penerimaan kembali |
| Belum dapat diverifikasi | 113.507 orang | Status tidak dipastikan Myanmar |
| Dikaitkan dengan terorisme | 4.241 orang | Klaim pemerintah Myanmar |
Myanmar mengatakan akan meneruskan kerja sama dengan Bangladesh dalam proses penerimaan kembali warga terverifikasi. Namun, angka verifikasi tersebut belum diikuti kepastian mengenai tempat tinggal, perlindungan, atau waktu keberangkatan.
Konflik Menambah Risiko bagi Warga Sipil
Rakhine kembali dilanda pertempuran pada 2023 saat Arakan Army dan militer Myanmar berhadapan untuk menguasai wilayah. Arakan Army disebut telah merebut sejumlah daerah dan kini memegang kendali atas sebagian besar wilayah Rakhine.
Pertempuran itu memperburuk alasan mengapa pemulangan belum dapat diwujudkan. Warga yang terdampak konflik terus bergerak mencari perlindungan ke Bangladesh maupun daerah lain di Myanmar.
Upaya pemulangan sebenarnya telah disepakati Myanmar dan Bangladesh pada 2018 dengan rencana pelaksanaan selama dua tahun. Program tersebut berhenti setelah militer Myanmar menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021.
Krisis yang Memasuki Tahun Kesembilan
Krisis ini memasuki tahun kesembilan sejak kekerasan besar pada Agustus 2017. Saat itu, operasi militer Myanmar di Rakhine dilakukan setelah kelompok pemberontak Rohingya menyerang sejumlah pos keamanan.
Lebih dari 700.000 Rohingya melintasi perbatasan menuju Bangladesh dan bergabung dengan pengungsi dari kekerasan pada periode sebelumnya. Skala serta tingkat kekerasan operasi tersebut memicu tuduhan pembersihan etnis dan genosida dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional.
Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari 135 kelompok etnis resmi negara itu. Pemerintah menggunakan istilah Bengali yang mengesankan bahwa kelompok tersebut berasal dari Bangladesh dan tinggal secara ilegal di Myanmar.
Tekanan Kamp dan Perbedaan Penafsiran
Pemangkasan bantuan luar negeri, kondisi kamp yang berat, serta tidak adanya jaminan keselamatan mendorong sebagian pengungsi mengambil perjalanan laut berbahaya. Malaysia dan Indonesia menjadi tujuan bagi mereka yang berlayar menggunakan perahu tidak layak.
Pada akhir Juli, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan Myanmar setuju menerima kembali 5.000 pengungsi dari Malaysia. Akan tetapi, Han Win Aung dari Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan program itu hanya diperuntukkan bagi warga Myanmar terverifikasi yang ditahan di pusat detensi Malaysia.
Han Win Aung juga membantah bahwa mekanisme tersebut berlaku bagi pengungsi Rohingya. Perbedaan itu menegaskan bahwa pernyataan kesiapan Myanmar masih dibayangi persoalan keamanan, identitas, dan status kewarganegaraan.
