Ketepatan data penerima manfaat menjadi salah satu perhatian dalam penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional menandatangani kerja sama yang diharapkan membuat identifikasi anak dan ibu penerima program lebih akurat.
Kerja sama itu melibatkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan BGN. Perjanjian ditandatangani Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah, serta disaksikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BGN Sudaryono.
Tito menekankan bahwa data penerima tidak cukup hanya menunjukkan jumlah anak atau ibu yang berhak memperoleh manfaat. Data tersebut juga perlu membantu pemerintah mengenali identitas penerima secara lebih kualitatif.
Peran daerah diatur dalam Perpres
Keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Kemendagri mengajak pemda memperkuat kolaborasi dengan BGN agar tata kelola program dapat berjalan lebih optimal.
Penguatan koordinasi menjadi penting karena pemda berhadapan langsung dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat di wilayahnya. Dengan data yang lebih tepat, pelaksanaan program diharapkan dapat menjangkau penerima manfaat sesuai sasaran.
Arah kerja sama ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus yang melibatkan Kemendagri, BGN, serta seluruh pemda. Rapat berlangsung secara hibrida dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta pada Kamis, 13 Agustus 2026.
MBG dinilai menopang tiga indikator
Selain aspek ketepatan penerima, MBG dinilai dapat membantu kepala daerah mengejar sejumlah target pembangunan. Tito menyoroti penurunan stunting, pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
| Sasaran Pembangunan | Dukungan yang Diharapkan dari MBG |
|---|---|
| Stunting | Membantu upaya perbaikan gizi. |
| Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem | Mendorong dampak ekonomi di daerah. |
| Indeks Pembangunan Manusia | Mendukung pencapaian indikator pembangunan manusia. |
“Dengan adanya program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Kepala daerah akan sangat terbantu,” ujar Tito dalam rilis Kemendagri.
Ia menyatakan program makan bergizi gratis tersebut didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Skema pembiayaan itu dinilai memberi ruang bagi pemda untuk lebih fokus menangani persoalan sosial dan ekonomi lainnya.
Pasokan pangan lokal dapat terserap
Pelaksanaan MBG juga diharapkan mendorong pergerakan rantai pasok pangan di daerah. Petani, nelayan, peternak, serta produsen pangan berpeluang menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan bahan baku program.
Kebutuhan pangan untuk MBG dapat mendorong produksi dan membuka lapangan kerja pada sektor terkait. Manfaat tersebut diharapkan meluas apabila pasokan yang digunakan berasal dari wilayah setempat.
Tito juga melihat peluang MBG membantu pengendalian inflasi daerah melalui penyerapan komoditas lokal. SPPG dapat membeli ikan atau telur ketika harga produk tersebut sedang turun.
“Beli ikan SPPG misalnya gitu. Beli telur, (ketika harga) telurnya turun,” kata Tito. Menurutnya, mekanisme itu memperlihatkan bahwa manfaat program dapat melampaui penyediaan makanan bergizi bagi penerima.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus, bersama jajaran Kemendagri dan BGN. Jajaran pemerintah daerah mengikuti agenda yang sama secara virtual untuk memperkuat pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.
