Kesiapan pemanfaatan kecerdasan buatan dan keamanan siber menjadi dua perhatian Badan Pemeriksa Keuangan dalam perjalanan Kementerian Perhubungan menuju Government 5.0. BPK mengingatkan bahwa transformasi layanan publik membutuhkan tata kelola yang mampu mengikuti perubahan teknologi tanpa mengabaikan risiko.
Peringatan itu muncul karena digitalisasi bukan hanya soal memperluas penggunaan sistem. Kementerian Perhubungan perlu menjaga kualitas keputusan melalui data yang dikelola baik, pengendalian intern yang kuat, dan perlindungan informasi yang memadai.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan pandangan tersebut saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (13/8/2026). Dalam agenda yang sama, BPK menyerahkan rekomendasi perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
Risiko di balik percepatan digitalisasi
BPK mengidentifikasi ketimpangan kematangan transformasi digital sebagai salah satu hambatan yang perlu diperhatikan. Kondisi tersebut berkaitan dengan kesiapan organisasi dalam menerapkan perubahan teknologi secara merata dan terukur.
Data yang masih terfragmentasi juga menjadi persoalan penting. Dalam Government 5.0, data diperlukan sebagai landasan pengambilan keputusan sehingga kualitas pengelolaan informasinya tidak dapat dipisahkan dari mutu tata kelola.
Kapasitas sumber daya manusia menjadi unsur lain yang disorot BPK. Pemanfaatan kecerdasan buatan membutuhkan kesiapan yang memadai, sementara ancaman keamanan siber harus dihadapi melalui perlindungan data dan pengendalian sistem.
Nyoman menilai seluruh unsur tersebut harus dijalankan secara bersamaan, bukan diperlakukan sebagai agenda yang terpisah. Pendekatan itu diperlukan agar teknologi benar-benar mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat.
“Government 5.0 tidak hanya menuntut pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pengambilan keputusan berbasis data, pengelolaan risiko yang proaktif, penguatan sistem pengendalian intern, serta perlindungan keamanan data,” ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.
Laporan keuangan ikut menopang perubahan
Selain isu teknologi, BPK menempatkan kualitas laporan keuangan sebagai salah satu pilar transformasi tata kelola. Laporan yang berkualitas dibutuhkan untuk mendukung keputusan fiskal serta penyusunan kebijakan publik.
Keterkaitan antara pelaporan keuangan dan digitalisasi terletak pada kebutuhan akan informasi yang andal dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, penguatan tata kelola digital juga perlu berjalan dengan perbaikan kualitas pelaporan dan pengendaliannya.
Kementerian Perhubungan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Tahun 2025. Meski telah mendapatkan opini tersebut, kementerian masih menerima rekomendasi BPK untuk perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Hingga semester I 2026, sebanyak 1.926 rekomendasi telah diselesaikan dari total 2.183 rekomendasi BPK. Tingkat penyelesaian itu mencapai 88,23 persen, dengan rekomendasi tersisa yang masih perlu ditindaklanjuti.
Audit untuk perbaikan ke depan
BPK memandang audit tidak berhenti pada penilaian atas kepatuhan yang telah berlangsung. Pemeriksaan juga diarahkan untuk mendorong pembenahan agar institusi publik lebih siap menghadapi kebutuhan pada masa depan.
“Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik,” ucap Nyoman Adhi Suryadnyana. Pernyataan itu menempatkan tindak lanjut rekomendasi sebagai bagian dari proses pengawalan tata kelola.
Kementerian Perhubungan disebut memiliki peran strategis karena layanan transportasi berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Transformasi digital di sektor tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan sistem baru, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan.
“Kemenhub sebagai salah satu kementerian strategis memiliki peran penting dalam memastikan transformasi digital turut mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat,” kata Nyoman Adhi Suryadnyana.
BPK berharap sinergi dengan Kementerian Perhubungan terus diperkuat untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Pengelolaan data yang terpadu, mitigasi risiko yang proaktif, dan keamanan informasi menjadi bagian penting dari kesiapan menuju Government 5.0.
