Batas Pertalite 1.400 cc, Pengisian Alphard Soroti Validitas QR Code

Batas kapasitas mesin untuk penggunaan Pertalite disebut maksimal 1.400 cc bagi kendaraan roda empat atau lebih yang terdaftar dalam program subsidi tepat sasaran. Rekaman Toyota Alphard bermesin 2.494 cc yang mengisi Pertalite kemudian menimbulkan sorotan terhadap validitas QR Code kendaraan.

Selisih kapasitas mesin tersebut bukan sekadar perbedaan spesifikasi kendaraan. Peristiwa itu memunculkan pertanyaan apakah data pada tahap pendaftaran dan pemeriksaan di SPBU telah berjalan sesuai ketentuan.

Spesifikasi Alphard di Atas Kriteria

Alphard yang terlihat dalam unggahan Instagram @ajaysyawali memakai mesin empat silinder DOHC Dual VVT-i. Kapasitasnya mencapai 2.494 cc dengan tenaga sekitar 180 hp serta torsi 235 Nm.

Pembelian Pertalite dan solar menggunakan barcode bagi kendaraan roda empat atau lebih dilakukan setelah pendaftaran dalam program subsidi tepat sasaran. Aturan tersebut merujuk pada revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 serta ketentuan BPH Migas.

Ketika kendaraan yang kapasitas mesinnya melampaui batas dapat terlihat mengisi Pertalite, asal barcode menjadi isu utama. Validitas QR Code perlu diperiksa untuk memastikan subsidi tidak bergeser dari kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

Barcode Mengatur Kelayakan dan Kuota

Sistem barcode diterapkan untuk menyeleksi kendaraan sekaligus membatasi volume pembelian bahan bakar bersubsidi di SPBU. Batas pembelian harian berbeda menurut kategori kendaraan.

Di media sosial, istilah “barcode bodong” digunakan untuk merujuk pada QR Code yang diduga didapat melalui prosedur tidak semestinya. Spekulasi yang muncul mencakup penyalahgunaan data kendaraan hingga kemungkinan jual beli barcode.

Sejumlah akun media sosial disebut menawarkan jasa pembuatan Barcode MyPertamina bagi mobil pribadi dan kendaraan operasional industri. Penawaran semacam itu memicu kekhawatiran bahwa sistem subsidi dapat diakses oleh pengguna yang tidak memenuhi persyaratan.

Pemblokiran Masih Berjalan

Pertamina Patra Niaga menyatakan masih mendapati berbagai modus kecurangan dalam pemakaian barcode untuk Pertalite dan Biosolar. Perusahaan telah memblokir total 307.107 QR Code sejak pelaksanaan program subsidi tepat sasaran.

Director of Regional Marketing PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Eko Ricky Susanto menyampaikan angka itu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI. “Dari total data yang ada, kami sejak 2023 telah melakukan blokir hampir 307 ribu kendaraan dan ini terus berlanjut,” katanya.

Kasus Alphard memperlihatkan bahwa pengawasan tidak berhenti pada pembatasan kapasitas mesin dan kuota pembelian. Verifikasi data, penerbitan barcode, serta pengawasan transaksi di SPBU sama-sama menentukan ketepatan penyaluran subsidi energi.