Pembatasan tiga periode jabatan presiden FIFA kembali menjadi pusat perdebatan setelah FairSquare mengajukan pengaduan terhadap Gianni Infantino. Organisasi tersebut menilai pengecualian masa jabatan awal Infantino dapat mengubah aturan pengawasan kekuasaan menjadi preseden yang berbahaya.
FairSquare meminta Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan FIFA atau GACC menolak pencalonan kembali presiden petahana. Permintaan itu muncul ketika Infantino diperkirakan maju dalam pemilihan untuk siklus 2027-2031.
Pemungutan suara berikutnya dijadwalkan berlangsung di Maroko pada 18 Maret. Isu kelayakan pencalonan ini menjadi penting karena reformasi FIFA pada 2016 secara khusus memasukkan pembatasan masa jabatan untuk membatasi kekuasaan.
Perbedaan Tafsir atas Periode 2016-2019
Statuta FIFA membatasi jabatan presiden hingga tiga periode. Namun, Dewan FIFA pada 2022 sepakat bahwa masa kepemimpinan Infantino antara 2016 dan 2019 tidak masuk ke dalam hitungan tersebut.
FIFA mendasarkan keputusan itu pada status Infantino yang terpilih dalam Kongres Luar Biasa 2016. Ia saat itu mengisi kekosongan jabatan setelah Sepp Blatter mundur, sehingga periode awalnya dipandang sebagai penyelesaian mandat yang terputus.
| Isu | Ketetapan FIFA | Argumentasi FairSquare |
|---|---|---|
| Periode 2016-2019 | Dikecualikan dari batas jabatan | Tetap harus dihitung sebagai masa jabatan |
| Fungsi batas periode | Maksimum tiga periode | Pengawasan terhadap kekuasaan presiden |
FairSquare menilai ketetapan itu bertentangan dengan statuta yang berlaku. Kelompok tersebut berpendapat aturan tidak dapat dikesampingkan hanya dengan menafsirkan masa jabatan pertama sebagai mandat sisa.
Nicholas McGeehan selaku direktur FairSquare mengatakan pengaduan kepada GACC menyertakan bukti yang dianggap jelas mengenai pelanggaran aturan. Menurutnya, membiarkan pengecualian itu akan memberi contoh buruk bagi sistem tata kelola FIFA.
“Aturan-aturan tersebut menyatakan dengan jelas bahwa tiga periode kepresidenan adalah jumlah maksimum yang diperbolehkan,” kata McGeehan, dikutip Reuters melalui Kompas.com. Ia menekankan bahwa FIFA tidak dapat mengabaikan aturan tersebut dengan menyatakan periode pertama tidak dihitung.
Pertanyaan atas Transparansi FIFA
FIFA belum menyampaikan komentar resmi atas desakan terbaru FairSquare. Dasar pertimbangan Dewan FIFA ketika mengeluarkan keputusan pada Desember 2022 juga tidak pernah dipublikasikan.
McGeehan menyoroti waktu pengumuman keputusan yang jatuh dua hari sebelum final Piala Dunia Qatar 2022. Ia menilai minimnya penjelasan terbuka menambah keraguan mengenai alasan pengecualian periode pertama Infantino.
Pengaduan tersebut disusun dengan bantuan Miguel Maduro, mantan ketua Komite Tata Kelola dan Peninjauan independen. Maduro menyatakan bahwa lembaga pengatur tidak dapat mengingkari aturan yang dibuatnya sendiri.
“Prinsip pembatasan masa jabatan merupakan aspek fundamental dari reformasi tahun 2016 yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan,” ujar Maduro dalam pernyataannya. Ia menegaskan tidak ada presiden FIFA yang boleh memegang jabatan lebih dari tiga periode.
Keraguan dari Konfederasi dan Asosiasi
Tekanan terhadap Infantino juga berkembang dalam isu lain, yakni rencana pembentukan anak perusahaan senilai 20 miliar dolar AS untuk menarik investasi swasta. UEFA, Konfederasi Sepak Bola Asia, dan CONCACAF pekan lalu meminta peninjauan ulang atas langkah tersebut.
Menurut sumber yang memahami situasi, surat ketiga konfederasi dipandang sebagai ruang bagi Infantino untuk mundur tanpa kehilangan martabat. Di tengah kondisi itu, sejumlah asosiasi nasional mulai memperlihatkan keraguan terhadap peluang pencalonan kembali.
Kepala Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Skotlandia Ian Maxwell menyatakan federasinya tidak mendukung pencalonan kembali Infantino. Dukungan dari konfederasi Afrika dan Amerika Selatan, berdasarkan laporan yang sama, masih mengalir kepada petahana.
FIFA juga telah kehilangan Kepala Operasional Kevin Lamour setelah masa kerjanya berakhir. Lamour sebelumnya secara terbuka mengkritik proposal Infantino mengenai anak perusahaan untuk investasi swasta.
