Pembakaran 11 kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memunculkan pertanyaan tentang penyerapan aspirasi warga dalam kebijakan publik. Tokoh Pemuda Papua Natan Kuwan S.Ak. menilai peristiwa itu memperlihatkan aspirasi masyarakat belum terserap secara maksimal.
Menurut Natan, pemerintah pusat perlu memberi perhatian pada kondisi khusus Tanah Papua ketika merancang kebijakan anggaran. Ia meminta pendekatan yang lebih menyeluruh agar kebijakan tidak memicu persoalan baru di tengah masyarakat.
Penilaian itu disampaikan setelah aksi massa terkait penyaluran dana desa tahap I berujung pada pembakaran fasilitas pemerintah. Kerusuhan terjadi usai Pemerintah Kabupaten Puncak melakukan penyaluran dana desa pada Selasa (11/8).
Massa mula-mula mendatangi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau PMK Puncak. Bangunan itu kemudian dibakar sebelum aksi meluas ke beberapa lokasi lain.
Pembakaran lanjutan menyasar kantor yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dan pemerintahan daerah. Dampaknya mencakup 11 kantor pemerintahan serta satu kendaraan roda empat milik Dinas Ketahanan Pangan.
| Fokus | Rincian |
|---|---|
| Pemicu awal | Protes terhadap penyaluran dana desa tahap I |
| Bangunan awal dibakar | Kantor PMK Puncak |
| Kantor terdampak | 11 fasilitas pemerintahan |
| Kendaraan terbakar | Milik Dinas Ketahanan Pangan |
Fasilitas Pelayanan Pemerintah Terdampak
Beberapa fasilitas yang disebut terkena dampak ialah Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Kantor Dukcapil. Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, serta Kantor Keuangan juga termasuk dalam daftar bangunan yang terbakar.
Kendaraan Dinas Ketahanan Pangan yang terbakar berada di halaman Kantor Bupati. Kerusakan tersebut menambah konsekuensi aksi terhadap sarana pemerintahan di Kabupaten Puncak.
Peristiwa ini terjadi di tengah perhatian terhadap penyaluran dana desa dan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Natan menyebut kebijakan efisiensi perlu dipertimbangkan bersama persoalan yang masih membebani Papua.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip mediaindonesia.com, ia menempatkan pengurangan dana desa sebagai isu utama. “Yang menjadi titik utama dari kerusuhan ini adalah pengurangan dana desa yang dilakukan Pusat atas dasar efisiensi,” ujar Natan.
Dorongan Percepatan Pembangunan Papua
Natan menyinggung persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan, dan konflik berkepanjangan antara negara dengan kelompok TPNPB. Menurutnya, keadaan tersebut membutuhkan langkah yang mendorong percepatan pembangunan, bukan pengurangan dukungan.
Ia meminta pemerintah mencari solusi agar kebijakan efisiensi tidak berujung pada kerusuhan. Kebijakan anggaran dinilai harus memperhitungkan kebutuhan nyata masyarakat di Papua.
“Papua butuh Akaelerasi bukan Efisiensi,” kata Natan. Ia mempertanyakan gambaran Indonesia Emas 2045 apabila pemerintah tidak memiliki kerangka untuk mempercepat perkembangan Papua.
Menjelang peringatan 81 tahun Kemerdekaan Indonesia, Natan juga mendorong refleksi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan Tanah Papua. Ia menilai polemik dan konflik yang masih terjadi membuat setiap kebijakan memerlukan pertimbangan lebih luas.
Baginya, politik anggaran tidak semata berupa perhitungan di atas kertas. Natan menyebut anggaran sebagai bagian penting dari ikatan dalam tenun kebangsaan Indonesia.
Kerusuhan di Puncak memperlihatkan bahwa kebijakan anggaran dapat memiliki dampak besar pada situasi sosial di daerah. Perhatian terhadap aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan menjadi pokok yang kembali mengemuka setelah pembakaran fasilitas pemerintah tersebut.
