Pelaksanaan APBD 2026 menunjukkan dua arah yang berbeda pada sisi pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Hingga 31 Juli, belanja telah mencapai 42,5% dari anggaran, sedangkan pendapatan turun dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Realisasi belanja provinsi, kota, dan kabupaten tercatat Rp538,6 triliun. Persentase itu lebih tinggi daripada 41,7% pada 31 Juli tahun lalu.
Namun, pendapatan daerah yang masuk baru sebesar Rp606,8 triliun. Jumlah tersebut berada di bawah capaian Rp691,8 triliun pada periode pembanding tahun sebelumnya.
Selisih Arah Realisasi Anggaran
Kontras ini menggambarkan penyerapan anggaran yang meningkat ketika penerimaan daerah melemah secara tahunan. Perbandingan hingga akhir Juli memperlihatkan belanja bergerak lebih cepat, sementara nominal pendapatan belum menyamai capaian 2025.
| Indikator | 31 Juli 2026 | 31 Juli 2025 |
|---|---|---|
| Pendapatan daerah | Rp606,8 triliun | Rp691,8 triliun |
| Persentase realisasi belanja | 42,5% | 41,7% |
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan angka tersebut dalam konferensi pers Nota Keuangan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026. Ia menyebut total pendapatan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten hingga akhir Juli masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu.
“Ini sedikit lebih rendah dibanding dengan 31 Juli 2025, di waktu yang sama Rp691,8 triliun,” ujar Tito. Pada sisi lain, ia menilai realisasi pengeluaran daerah telah melampaui persentase yang dicapai pada tanggal yang sama di 2025.
“Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, di masa yang sama 31 Juli 2025 sebesar 41,7%,” katanya. Pernyataan itu merujuk pada capaian belanja daerah sebesar 42,5% pada 2026.
Struktur Anggaran Daerah
Total APBD 2026 mencapai sekitar Rp1.153,9 triliun. Pendapatan dalam struktur anggaran tersebut berasal dari TKD dan PAD.
TKD pada 2026 bernilai sekitar Rp725,2 triliun. Sementara target PAD pemerintah daerah berada pada angka Rp428,9 triliun.
Dengan realisasi belanja Rp538,6 triliun, pemerintah daerah telah menggunakan sebagian besar anggaran yang dialokasikan untuk tahun berjalan. Sementara itu, capaian pendapatan Rp606,8 triliun menunjukkan penerimaan masih lebih rendah daripada periode yang sama pada 2025.
Tambahan Dukungan untuk Pegawai Daerah
Pemerintah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp18,9 triliun untuk membantu daerah menghadapi kebutuhan belanja pegawai. Bantuan tersebut juga diprioritaskan bagi daerah dengan kondisi fiskal rendah.
Menurut Tito, belanja pegawai menjadi salah satu persoalan yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah. Kebutuhan itu termasuk pembayaran PPPK.
Tambahan anggaran diberikan melalui Menteri Keuangan atas arahan Presiden pada 5 Agustus. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung daerah yang mengalami tekanan dalam memenuhi belanja pegawai dan kebutuhan fiskal lainnya.
Data hingga 31 Juli 2026 menunjukkan APBD berjalan dalam situasi penyerapan belanja yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah kini menghadapi perbedaan laju antara penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang sama.
