Empat helikopter dikerahkan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Operasi udara itu dilakukan saat jumlah kebakaran telah mencapai 472 kejadian hingga pertengahan Juli 2026.
Dua helikopter digunakan untuk pengeboman air, sedangkan dua unit lain melakukan patroli titik api. Pengerahan ini melengkapi pemadaman darat yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama lintas sektor.
| Jenis Helikopter | Jumlah | Fungsi Utama |
|---|---|---|
| Pengebom air | 2 unit | Water bombing untuk pemadaman |
| Patroli | 2 unit | Pemantauan titik api |
Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng Ahmad Toyib menyebut dukungan operasional tersebut diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Keberadaan helikopter diharapkan mengoptimalkan pengendalian kebakaran melalui kombinasi operasi darat dan udara.
“Kolaborasi pemadaman darat dan udara merupakan upaya pemerintah dalam pengendalian karhutla agar optimal,” kata Ahmad Toyib. Penanganan di lapangan terus dilakukan di tengah kemarau ekstrem yang melanda wilayah tersebut.
Lahan Terbakar Capai 456,78 Hektare
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalteng mencatat luas lahan hijau yang terbakar telah melampaui 456,78 hektare. Data itu menunjukkan besarnya skala ancaman kebakaran yang dihadapi Kalimantan Tengah.
Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menyatakan angka tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Ia memandang ratusan kejadian kebakaran sebagai alarm bahaya, bukan sekadar data administrasi kebencanaan.
“472 kejadian karhutla bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan alarm bahaya. Sebab, api telah menghanguskan lebih dari 456,78 hektare lahan hijau di Bumi Tambun Bungai akibat musim kemarau ekstrem,” ujar Teras Narang dari Palangka Raya, Sabtu (25/7).
Menurutnya, dampak Karhutla Kalteng dapat dirasakan langsung oleh kabupaten dan kota yang terdampak. Selain kerusakan lahan, kebakaran berisiko menekan aktivitas ekonomi daerah dan meningkatkan ancaman asap bagi warga.
Pusat Diminta Turut Membantu
Teras Narang meminta pemerintah pusat mengambil peran lebih kuat dalam mendukung penanggulangan kebakaran. Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi.
Dukungan lintas pemerintahan diperlukan karena penanganan kebakaran mencakup banyak kebutuhan di lapangan. Kesiapan personel, peralatan, operasi pemadaman, serta keselamatan petugas dan relawan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan.
“Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi diharapkan dapat lebih intensif. Pusat pun harus juga ikut membantu,” tegasnya.
Anggaran Harus Tetap Tersedia
Selain bantuan operasional, kepastian anggaran kebencanaan menjadi perhatian Teras Narang. Ia berharap pemerintah daerah tidak mengurangi anggaran yang diperlukan untuk menjaga kesiapsiagaan penanganan bencana.
Tekanan fiskal, menurutnya, tidak boleh membuat kesiapan menghadapi kebakaran melemah. Anggaran perlu menjaga alat tetap siap digunakan, operasi tetap sigap, serta petugas dan relawan mendapat perlindungan.
Perlindungan masyarakat dari dampak asap juga menjadi unsur penting dalam respons bencana. Upaya pemadaman dan pengamanan kesehatan warga perlu berjalan bersamaan ketika titik api masih muncul selama musim kemarau ekstrem.
