Kementerian Pertanian menyatakan perkara dugaan penyimpangan uang miliaran rupiah akan diserahkan kepada aparat penegak hukum bila pemeriksaan menemukan kerugian negara. Pernyataan itu muncul setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat dari berbagai jenjang jabatan.
Para pejabat tersebut tidak diberikan jabatan sementara selama proses pemeriksaan berjalan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kegiatan organisasi tetap berjalan dan mencegah persoalan menghambat tugas kelembagaan.
Jalur Hukum Bergantung Hasil Pemeriksaan
Amran menegaskan dugaan yang diperiksa belum dapat dipastikan sebagai pelanggaran sebelum proses pemeriksaan selesai. Pembuktian menjadi dasar untuk menentukan apakah perkara berhenti pada penanganan internal atau dilanjutkan kepada aparat.
Apabila tidak terbukti melakukan kesalahan, pejabat yang terdampak akan mendapatkan pemulihan posisi. Kementan juga membuka peluang pengembangan karier berdasarkan kinerja sebagai bagian dari penilaian yang objektif.
Inspektorat Jenderal Kementan akan memeriksa seluruh pejabat yang dicopot dalam jangka waktu maksimal tiga bulan. Batas waktu itu ditetapkan agar pemeriksaan dapat menghasilkan kejelasan fakta dengan tetap mengedepankan kehati-hatian.
| Hal yang Diperiksa | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah pejabat | 14 orang |
| Jenjang terdampak | Eselon I, eselon II, dan eselon III |
| Nilai dugaan persoalan | Miliaran rupiah |
| Status jabatan | Tidak diberikan jabatan sementara |
| Tenggat pemeriksaan | Maksimal tiga bulan |
Pencopotan Menjangkau Tiga Jenjang Eselon
Ke-14 pejabat yang dicopot berasal dari eselon I, eselon II, hingga eselon III. Amran mengumumkan langkah tersebut di Jakarta setelah pelantikan sejumlah pejabat eselon I dan eselon II Kementerian Pertanian serta pejabat pimpinan tinggi pratama Badan Pangan Nasional.
“Ada 14 (pejabat) kami copot, ada eselon I, ada eselon II, ada eselon III, dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa,” kata Amran. Ia menyebut tindakan awal itu dibutuhkan ketika terdapat indikasi penyimpangan dengan nilai besar.
Menurut Amran, organisasi tidak boleh membiarkan potensi pelanggaran berlarut-larut. Namun, ia juga menekankan bahwa perkara tersebut masih berupa dugaan dan tetap memerlukan proses pembuktian.
“Menyimpang dan itu nilainya miliaran uang titik, indikasinya ya dugaan,” ujarnya. Dengan demikian, status para pejabat yang dicopot masih bergantung pada hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.
Hubungan Pribadi Tidak Menjadi Pertimbangan
Amran mengaitkan kebijakan ini dengan penerapan meritokrasi dan penguatan integritas birokrasi. Ia menekankan bahwa setiap keputusan kepegawaian harus berpijak pada kepentingan negara, bukan kedekatan dengan pihak tertentu.
Salah seorang pejabat yang dicopot disebut memiliki hubungan keluarga dekat dengan Amran. Meski demikian, ia menyatakan keputusan tetap dijalankan sebagai bentuk perlakuan yang adil di dalam birokrasi.
“Di sini kita harus adil pada mereka, meritokrasi, merit system, karena kalau tidak, kita sama juga beternak kejahatan, membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian,” ucap Amran. Pernyataan itu menegaskan penindakan awal dilakukan bersamaan dengan penghormatan terhadap proses pemeriksaan.
Kementan tidak menutup kemungkinan melakukan pencopotan tambahan bila muncul indikasi baru. Pengawasan internal, kepatuhan terhadap aturan, dan sistem merit akan terus ditekankan untuk memperkuat profesionalisme pelayanan pertanian.
