DPR RI meminta RAPBN 2027 tetap memiliki kondisi fiskal yang aman saat pemerintah mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengelolaan defisit, penarikan utang, dan dana transfer ke daerah menjadi bagian penting dari pengawalan tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa kebijakan anggaran harus dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab. Langkah itu diperlukan di tengah ketidakpastian ekonomi global serta kebutuhan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Utang dan Defisit Menjadi Perhatian
DPR meminta pemerintah tidak mengabaikan risiko jangka panjang dalam mengelola defisit anggaran dan penarikan utang. Puan menilai keduanya perlu ditangani secara hati-hati agar tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya.
“Defisit anggaran dan penarikan utang wajib dikelola secara terukur, hati-hati, dan bertanggung jawab,” kata Puan Maharani. Pengelolaan yang aman dipandang penting untuk menjaga ruang fiskal ketika ekonomi menghadapi gejolak.
Investor Daily melaporkan, DPR mendorong APBN menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam kerangka itu, efisiensi belanja dan pengelolaan utang yang aman diharapkan membuat anggaran negara mampu menjadi bantalan peredam risiko.
Dana Daerah Harus Terasa Manfaatnya
Pengawasan DPR juga diarahkan pada dana transfer ke daerah yang tidak boleh dipahami hanya sebagai penyaluran dana dari pemerintah pusat. Dana itu harus memberi dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik di daerah.
Puan meminta transfer daerah digunakan untuk menguatkan ekonomi lokal sekaligus mendukung pemerataan pembangunan. Manfaat bagi wilayah dan masyarakat menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran tersebut.
| Fokus RAPBN 2027 | Hasil yang Diharapkan DPR |
|---|---|
| Pendapatan negara | Optimal tanpa membebani rakyat dan mengganggu dunia usaha |
| Belanja negara | Tepat sasaran serta menghasilkan dampak nyata |
| Defisit dan utang | Pengelolaan yang terukur, hati-hati, dan bertanggung jawab |
| Transfer ke daerah | Perbaikan layanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan |
Pendapatan Tidak Boleh Menekan Rakyat
Di sisi penerimaan, pemerintah tetap diminta mengoptimalkan penghimpunan dana untuk menopang kebutuhan anggaran negara. Namun, DPR mengingatkan kebijakan itu tidak boleh menciptakan kesan bahwa rakyat menanggung beban secara sepihak.
“Penerimaan negara harus dihimpun secara optimal tanpa terkesan membebankan rakyat secara sepihak,” ujar Puan. Ia turut meminta agar kebijakan penerimaan tidak mengganggu aktivitas dunia usaha.
Penekanan itu menunjukkan DPR melihat penerimaan negara bukan hanya dari sisi target anggaran. Dampaknya terhadap masyarakat dan keberlangsungan kegiatan usaha juga harus diperhitungkan.
Belanja Tidak Cukup Hanya Terserap
DPR menilai alokasi belanja negara harus semakin berkualitas dan fokus pada kelompok atau kebutuhan yang tepat. Keberhasilan program perlu diukur dari hasil konkret, bukan hanya dari besarnya anggaran yang dialokasikan.
“Alokasi belanja negara harus semakin berkualitas, fokus pada sasaran yang tepat, serta berorientasi pada dampak atau hasil nyata,” kata Puan. Ia mengingatkan APBN harus dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Puan menyampaikan pandangan tersebut pada rapat paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto hadir untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Empat fokus itu menjadi kerangka DPR dalam mengawal penyusunan RAPBN 2027. Prioritas nasional diharapkan tetap berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap masyarakat, penguatan ekonomi daerah, dan kondisi fiskal yang terjaga.
