Warga di sejumlah wilayah Myanmar menghadapi ancaman serangan udara yang datang dengan peringatan sangat minim. IIMM sedang menyelidiki dugaan penggunaan taktik pesawat meluncur tanpa suara di Wilayah Sagaing.
Menurut IIMM, pilot dalam sejumlah insiden diduga mematikan mesin sebelum mencapai target. Cara itu memungkinkan pesawat mendekati sasaran tanpa suara mesin yang dapat memberi tanda awal bagi penduduk sipil.
“Kami sedang menyelidiki insiden di Wilayah Sagaing di mana pilot diduga mematikan mesin sebelum mencapai target, memungkinkan mereka meluncur tanpa suara dan memberikan sedikit peringatan kepada warga sipil,” tulis IIMM dalam laporannya. Dugaan taktik tersebut meningkatkan risiko bagi warga yang berada di wilayah konflik.
Serangan Udara Meningkat Menjelang Pemilu
Laporan IIMM yang dirilis Selasa, 11 Agustus 2026, menyebut serangan terhadap warga sipil terus berlangsung dan meningkat dalam beberapa bulan menuju pemilu yang dikelola junta. Frekuensi dan intensitas dugaan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan juga disebut meningkat sepanjang setahun terakhir.
Serangan udara terdokumentasi mengenai rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, bangunan keagamaan, dan kamp pengungsi internal. Temuan itu mencakup dugaan tindakan oleh Militer Myanmar maupun kelompok-kelompok bersenjata lain.
Militer semakin menggunakan paramotor berbiaya rendah, girokopter, serta pesawat nirawak dalam operasi udara. Perangkat tersebut dipakai untuk menjatuhkan bahan peledak tanpa sistem pemandu dari ketinggian rendah.
Konflik yang Menelan Korban Besar
Perang saudara di Myanmar diperkirakan telah menyebabkan sekitar 100.000 orang tewas sejak kudeta militer pada 2021. Jutaan warga juga dipaksa mengungsi ketika konflik meluas di berbagai bagian negara itu.
Kudeta tersebut menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Sejak itu, puluhan ribu orang dilaporkan ditahan di tengah eskalasi konflik.
| Waktu | Peristiwa | Dampak |
|---|---|---|
| Sejak 2011 | Penyelidikan IIMM | Memeriksa dugaan pelanggaran hak asasi manusia |
| 2017 | Operasi terhadap Rohingya | Ratusan ribu warga terpaksa melarikan diri |
| 2021 | Kudeta militer | Konflik meluas dan penahanan meningkat |
| Desember 2025–Januari 2026 | Pemilu yang dikelola militer | Partai pendukung militer memenangkan pemilu |
Penyiksaan dan Kekerasan Seksual Diselidiki
IIMM juga mengumpulkan bukti mengenai penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual di fasilitas yang dikelola militer. Bukti yang ditelaah mencakup dugaan penyiksaan fisik maupun seksual serta kematian dalam tahanan.
Pemeriksaan tidak terbatas pada aparat junta. IIMM turut menyelidiki tuduhan kekerasan seksual terkait konflik yang diduga dilakukan kelompok bersenjata anti-junta, yang tidak memberikan komentar atas temuan itu.
Kepala IIMM Nicholas Koumjian menyatakan masyarakat Myanmar hidup dalam ancaman kekerasan yang konstan. “Komunitas di seluruh Myanmar tidak hanya hidup di bawah ancaman kekerasan yang konstan, tetapi juga menghadapi dampak mendalam dan berkepanjangan dari apa yang telah mereka alami,” katanya.
Upaya Memperoleh Pengakuan Internasional
Pemilu dari Desember 2025 hingga Januari 2026 dikritik pemerintah Barat dan kelompok hak asasi manusia karena dinilai tidak bebas dan adil. Kemenangan partai yang didukung militer kemudian memungkinkan Min Aung Hlaing menjabat presiden.
Min Aung Hlaing melakukan kunjungan ke Thailand pada bulan ini untuk mencari legitimasi internasional. Sementara itu, IIMM terus menghimpun bukti yang berpotensi digunakan dalam proses hukum internasional bagi korban konflik Myanmar.
