Pemerintah menyiapkan tambahan layer cukai rokok pada 2026 sebagai ruang transisi bagi produsen rokok ilegal untuk masuk ke sistem resmi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas basis penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.
Meski arah kebijakannya telah dipastikan, tarif untuk lapisan baru belum diumumkan. Pemerintah masih harus berkonsultasi dan membahasnya bersama DPR sebelum menetapkan angka resmi.
Penambahan layer menjadi perhatian karena struktur cukai hasil tembakau sebelumnya telah disederhanakan menjadi sekitar 8 hingga 9 lapisan. Lapisan baru akan menjadi bagian dari penyesuaian struktur tersebut pada 2026.
Tujuan Utama Penambahan Lapisan
Pemerintah tidak hanya memosisikan layer baru sebagai perubahan dalam susunan pungutan. Lapisan itu juga dirancang untuk membuka kesempatan bagi produsen rokok ilegal agar dapat beralih ke jalur resmi.
Dengan masuk ke sistem resmi, produsen tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari basis penerimaan cukai. Namun, pemerintah belum menjelaskan rincian tarif yang akan diterapkan untuk mendukung skema transisi itu.
Belum tersedianya tarif membuat desain akhir kebijakan masih belum lengkap. Kepastian nominal pungutan akan bergantung pada hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR.
| Unsur Kebijakan | Kondisi Saat Ini | Tujuan atau Tahap |
|---|---|---|
| Layer baru | Akan diterapkan pada 2026 | Penyesuaian struktur cukai |
| Tarif lapisan baru | Belum diumumkan | Menunggu pembahasan DPR |
| Produsen rokok ilegal | Disiapkan ruang transisi | Masuk ke jalur resmi |
Pemerintah Belum Menetapkan Tarif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa tarif baru belum dapat dipublikasikan. Pernyataan itu disampaikan saat ia berada di Tangerang pada Kamis, 13 Agustus 2026.
“Tahun ini, Pak. Tarifnya belum bisa diumumin karena masih diskusi sama DPR dulu,” ujar Purbaya. Keterangan tersebut menempatkan DPR sebagai pihak yang perlu diajak berkonsultasi sebelum tarif diputuskan.
Menurut Purbaya, pembahasan resmi belum dilakukan. Meski demikian, komunikasi informal dengan pihak legislatif telah berlangsung.
“Belum ada pembahasan, tapi kita sudah bicara kita akan minta waktu untuk diskusi,” katanya. Kementerian Keuangan akan mengajukan waktu pertemuan untuk membahas rencana penambahan lapisan itu.
DPR Meminta Koordinasi
Purbaya menyebut kebutuhan koordinasi datang lebih dahulu dari DPR. Legislator meminta pemerintah datang untuk membicarakan rencana terkait struktur cukai sebelum regulasi disahkan.
“Bahkan sebetulnya mereka yang minta dulu kan, ‘Mesti ke kami,’ katanya. Ya sudah, kita datang ke mereka,” ujar Purbaya.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan, bukan sekadar pengumuman administratif. Karena itu, pemerintah belum memberikan angka maupun detail akhir mengenai tarif cukai rokok untuk layer tambahan.
Pembahasan Menunggu Agenda APBN
Pembahasan formal direncanakan bergulir setelah agenda penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selesai. Pemerintah akan menggunakan ruang konsultasi itu untuk menyampaikan rencana penambahan layer kepada DPR.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan menghadap DPR setelah agenda tersebut memungkinkan. “Gini, waktu itu diskusi APBN kan sudah selesai, mungkin begitu mereka gak itu kita akan menghadap ke mereka,” tuturnya.
Struktur cukai hasil tembakau pada 2026 akan bertambah satu lapisan, tetapi nilai pungutannya belum dapat dipastikan saat ini. Hasil pembahasan pemerintah dan DPR akan menentukan tarif baru sekaligus rincian penerapannya.
