Rampungnya RDMP Balikpapan bersama implementasi B50 disebut membuat Indonesia mampu memproduksi solar sendiri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ketergantungan terhadap solar dapat dihilangkan melalui dua perkembangan tersebut.
Pernyataan itu membawa perhatian pada peran pengolahan minyak dan bahan bakar dalam agenda swasembada energi. Pemerintah melihat kemandirian pasokan energi sebagai dasar bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas.
Airlangga menyampaikan hal tersebut dalam P3DN Summit di Jakarta, Rabu (22/7/2026). Ia menilai diversifikasi energi diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian global yang turut memengaruhi kebutuhan Pertamina.
“Terima kasih juga dengan implementasi B50 dan selesainya RDMP di Balikpapan, maka ketergantungan terhadap solar menjadi hilang. Jadi kita sudah bisa produksi sendiri,” kata Airlangga.
Dorongan agar Industri Lokal Ikut Mengerjakan Proyek Energi
Selain produksi solar, pemerintah menaruh perhatian pada besarnya peluang industri domestik dalam proyek migas dan petrokimia. Pertamina ditargetkan membelanjakan produk dalam negeri lebih dari Rp500 triliun.
Airlangga mengapresiasi sasaran belanja tersebut, tetapi menyoroti ketergantungan pada produk dan jasa asing dalam belanja modal sektor migas serta petrokimia. Permesinan, perangkat elektrik, dan jasa rekayasa menjadi bidang yang perlu diperkuat di dalam negeri.
| Bidang | Potensi yang Disorot | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| Solar | B50 dan RDMP Balikpapan | Memproduksi kebutuhan di dalam negeri |
| Rekayasa industri | Wellhead, valve, pressure vessel | Memperbesar pekerjaan EPC nasional |
| Proyek Andaman | Keterlibatan Aceh | Memperluas dampak ekonomi daerah |
Kementerian dan lembaga terkait didorong membangun sinergi rekayasa industri. Tujuannya agar pekerjaan Engineering, Procurement, and Construction atau EPC dapat kembali lebih banyak ditangani oleh tenaga dan perusahaan Indonesia.
Menurut CNBC Indonesia, Airlangga menyebut kemampuan dasar untuk memperbesar peran industri lokal sudah tersedia. Ia menyinggung wellhead, valve, pressure vessel, hingga chemicals project atau product sebagai modal yang dapat dimanfaatkan.
“Kita ingin agar pekerjaan ini diambil oleh engineers-engineers Indonesia,” ujar Airlangga. Harapannya, proyek energi strategis menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pelaku industri nasional.
Energi Menopang Infrastruktur hingga Digitalisasi
Airlangga menekankan bahwa energi merupakan kebutuhan awal bagi pembangunan. Setelah pasokannya tersedia, infrastruktur listrik diperlukan untuk menopang aktivitas industri, digitalisasi, dan pembangunan infrastruktur lainnya.
Pemerintah juga menyatakan tetap menjaga daya beli masyarakat serta keberpihakan kepada sektor produktif rakyat. Penyediaan Pertalite dan Solar tetap dijalankan, termasuk harga khusus Solar Rp15.000 per liter bagi armada kapal nelayan berukuran 30-200 GT.
Penguatan energi domestik dikaitkan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN. Instrumen tersebut digunakan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam agenda hilirisasi dan industrialisasi.
Aceh Diminta Menjadi Laying Down Area
Proyek strategis Andaman di lepas pantai Aceh turut menjadi perhatian Airlangga. Ia meminta Aceh dijadikan laying down area agar proyek tersebut menghadirkan multiplier effect yang lebih luas bagi daerah.
Keterlibatan daerah diharapkan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal serta membuka ruang bagi barang modal dan tenaga ahli nasional. Airlangga menilai harga energi yang kompetitif, ketersediaan tenaga kerja, dan perkembangan ekosistem AI mendukung daya saing Indonesia.
Peluang itu, menurutnya, perlu digunakan dalam tiga hingga empat tahun ke depan sebelum kondisi global kembali berubah. Fokusnya adalah memastikan industri domestik tidak hanya menjadi pasar, tetapi ikut mengerjakan proyek-proyek energi strategis.
