Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah dari tingkat pusat hingga kabupaten dan kota tidak mempersulit urusan rakyat. Ia menegaskan suara masyarakat harus didengar dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap lapisan.
Penekanan itu memperluas sasaran pembenahan birokrasi ke seluruh tingkatan administrasi. Bagi Prabowo, negara harus hadir melalui pelayanan yang memberi kemudahan kepada warga.
Tuntutan bagi Seluruh Tingkatan Pemerintahan
Prabowo menyebut pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam arah pesannya. Masing-masing diminta mendengarkan rakyat dan tidak menjadikan birokrasi sebagai hambatan.
| Lingkup Pemerintahan | Pesan yang Disampaikan |
|---|---|
| Pemerintah pusat | Mendengarkan suara rakyat dan memudahkan urusan |
| Pemerintah provinsi | Mendengarkan suara rakyat dan memudahkan urusan |
| Pemerintah kabupaten/kota | Mendengarkan suara rakyat dan memudahkan urusan |
Dengan menyinggung seluruh jenjang tersebut, Prabowo menempatkan pelayanan publik sebagai tanggung jawab bersama. Kritik terhadap birokrasi berbelit tidak hanya diarahkan kepada satu lembaga atau wilayah tertentu.
“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” kata Prabowo. Pernyataan itu menjadi inti dari tuntutannya terhadap fungsi birokrasi dalam kehidupan masyarakat.
Birokrasi Tidak Boleh Menahan Keputusan Baik
Prabowo mengatakan birokrasi memiliki peran penting di Indonesia. Namun, sistem itu tidak boleh menjadi penghalang ketika terdapat keputusan yang dinilai baik.
Ia menilai birokrasi berbelit merupakan masalah bangsa yang perlu segera dibenahi. Sorotannya mencakup proses kerja yang tidak efisien serta penggunaan jabatan dan kewenangan yang menyimpang dari kepentingan umum.
“Birokrasi yang tidak bekerja efisien, para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenang memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya ini, harus kita berantas,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perbaikan tata kelola tidak cukup hanya dengan mempercepat prosedur. Integritas aparatur juga menjadi bagian dari persoalan yang disorot Presiden.
Disampaikan Menjelang HUT ke-81 RI
Pesan mengenai birokrasi itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD. Agenda menjelang HUT ke-81 RI itu berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo juga menilai persatuan para pemimpin dan kelompok masyarakat penting dalam menyelesaikan persoalan birokrasi. Pembenahan tersebut, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan berbagai unsur kehidupan berbangsa.
CNBC Indonesia melaporkan pidato itu disampaikan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya sekaligus Presiden. Pidatonya menekankan kebutuhan akan birokrasi yang efisien dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Prinsip yang ditekankan Prabowo berpusat pada pelayanan negara kepada masyarakat. Birokrasi diharapkan menjalankan fungsinya untuk membantu rakyat, bukan menambah hambatan dalam urusan mereka.
