Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan DPR untuk meningkatkan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Rencana itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat efisiensi belanja hingga tahap pelaksanaan anggaran.
Penguatan kelembagaan tersebut dikaitkan dengan target penghematan hingga 30 persen dari belanja pengadaan barang dan jasa. Dari nilai pengadaan sekitar Rp1.200 triliun, pemerintah memperkirakan efisiensi dapat mencapai kurang lebih Rp360 triliun.
Disiplin fiskal tidak berhenti saat anggaran disahkan
Prabowo menyampaikan bahwa disiplin fiskal harus berlangsung hingga penggunaan anggaran dilakukan. Penekanan itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI saat penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR/MPR, Jumat (14/8/2026).
“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” kata Prabowo.
Pemerintah menilai pembelian barang sejenis secara terpisah oleh berbagai instansi menimbulkan proses yang berulang. Kondisi tersebut juga memecah volume belanja dan mengurangi kekuatan pemerintah dalam bernegosiasi dengan penyedia.
Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan diarahkan untuk mengonsolidasikan kebutuhan barang serta jasa yang serupa. Pendekatan ini dimaksudkan agar pengadaan tidak lagi berlangsung dalam banyak pembelian kecil yang berjalan tanpa koordinasi.
Target efisiensi didukung data daerah
LKPP mencatat konsolidasi pengadaan di pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi yang cukup besar. Persentase penghematannya meningkat dari 20,86 persen pada 2025 menjadi 25,43 persen pada 2026.
| Tahun/Target | Metode | Efisiensi |
|---|---|---|
| 2025 | Konsolidasi pengadaan pemerintah daerah | 20,86 persen |
| 2026 | Konsolidasi pengadaan pemerintah daerah | 25,43 persen |
| Target nasional yang didorong | Konsolidasi, katalog elektronik, dan perencanaan berbasis data | Hingga 30 persen |
Pemerintah akan mengandalkan katalog elektronik dan perencanaan berbasis data untuk memperluas hasil tersebut. Praktik pengadaan terbaik juga akan didorong agar penghematan tidak hanya muncul pada transaksi tertentu.
Pengadaan layar pintar interaktif menjadi salah satu contoh yang disampaikan pemerintah. Barang tersebut sebelumnya dibeli pemerintah daerah sekitar Rp150 juta per unit ketika pengadaan dilakukan secara masing-masing.
Sesudah pembelian dikonsolidasikan, harga layar pintar interaktif disebut dapat ditekan menjadi Rp26 juta per unit. Pemerintah memandang perbedaan harga itu sebagai bukti manfaat pengumpulan kebutuhan dalam skala lebih besar.
Peran baru yang diharapkan
Menurut laporan Kompas, perubahan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah masih berupa rencana yang membutuhkan persetujuan politik dari DPR. Penguatan itu ditujukan agar koordinasi kebijakan pengadaan pemerintah dapat dijalankan dengan lebih kuat.
Badan Pengadaan Pemerintah diharapkan menjadi instrumen untuk mengurangi perbedaan harga dan proses dalam pembelian kebutuhan yang sama. Jika volume belanja dihimpun lebih besar, pemerintah menargetkan daya tawar negara dapat meningkat dalam setiap proses pengadaan.
