PLBN Seimanggaris di Kabupaten Nunukan dirancang agar tidak berhenti sebagai tempat pemeriksaan perlintasan Indonesia dan Malaysia. Pemerintah menyiapkannya sebagai bagian dari koridor ekonomi yang dapat menghubungkan produk Kalimantan Utara ke Sabah dan kawasan regional.
Rencana konektivitasnya mencakup sentra produksi, perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan CPO, budidaya rumput laut, hingga Pelabuhan Sei Ular. Jaringan tersebut juga diarahkan bertaut dengan sistem logistik Kalimantan Utara.
Pendekatan ini diharapkan memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah. Keterhubungan dengan pelabuhan, kawasan industri, pusat produksi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dinilai dapat mendukung efisiensi distribusi barang.
BNPP RI menempatkan proyek itu dalam konsep Sistem Gerbang Negara Indonesia. Dalam konsep tersebut, PLBN menjadi simpul pelayanan dan pengawasan yang terhubung dengan kawasan pengembangan perbatasan.
| Komponen | Peran utama |
|---|---|
| PLBN | Pelayanan dan pengawasan perlintasan negara |
| PPPGN | Pelayanan serta pengembangan gerbang negara |
| PKSN | Pusat pertumbuhan ekonomi perbatasan |
Skema ini mengintegrasikan kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan, dan konektivitas. Penataan kawasan akan ditopang oleh Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara atau PPPGN dan PKSN.
Titik Lintas Harus Selaras
Meski diarahkan menjadi koridor ekonomi, pembangunan PLBN Seimanggaris masih memerlukan pemenuhan sejumlah kriteria kesiapan. Penetapan titik perlintasan bersama Malaysia menjadi salah satu tahapan paling menentukan.
BNPP tengah mengkaji titik yang layak secara teknis dan strategis. Lokasi terpilih harus terhubung dengan titik masuk dan keluar di wilayah Malaysia agar gerbang kedua negara dapat beroperasi dalam satu sistem.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin bersama Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara Siti Metrianda Akuan telah meninjau dua alternatif lokasi. Kondisi lahan, aksesibilitas, konektivitas lintas batas, dan kesesuaian dengan pengembangan kawasan menjadi bagian dari penilaian.
Nurdin menyatakan kesepahaman Indonesia dan Malaysia tentang titik perlintasan merupakan syarat utama penyelesaian kriteria kesiapan. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang dikutip detikcom.
“Semakin cepat terdapat kesepahaman mengenai titik perlintasan, semakin cepat pula readiness criteria dapat dituntaskan dan tahapan pembangunan dapat dilanjutkan,” kata Nurdin. Pemerintah daerah didorong mengangkat isu tersebut dalam agenda Sosek Malindo.
Peluang Konektivitas Regional
Forum Pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia atau Sosek Malindo dipandang sebagai ruang strategis untuk mempercepat pembahasan titik perlintasan. BNPP juga akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Komunikasi bilateral dengan Pemerintah Malaysia akan terus didorong sebagai bagian dari persiapan proyek. Langkah ini diperlukan agar kesiapan teknis dan kesepakatan antarnegara dapat berjalan beriringan.
Letak Seimanggaris dinilai strategis untuk menguatkan hubungan ekonomi Kalimantan Utara dengan Sabah. Peluang konektivitas yang terbuka juga dapat menjangkau Sarawak, Brunei Darussalam, serta Filipina melalui kerja sama BIMP-EAGA.
BNPP memandang kawasan perbatasan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar garis pemisah wilayah. Jika lahan, titik lintas, perencanaan kawasan, dan infrastruktur pendukung siap secara terintegrasi, Seimanggaris diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kalimantan Utara.
