PKB menilai pembangunan ekonomi harus terlihat dalam manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, mulai dari kebutuhan dasar hingga pengelolaan kekayaan alam. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mencontohkan pembangunan ribuan jembatan di daerah yang sebelumnya belum tersentuh pembangunan.
Menurut Cak Imin, politik anggaran perlu diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar warga. Anggaran negara tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi apabila manfaatnya belum menjangkau kebutuhan masyarakat.
Ia mengaitkan arah anggaran tersebut dengan tuntutan perubahan paradigma pembangunan. Pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan sosial, menurutnya, harus berjalan beriringan dan tidak berhenti sebagai slogan politik.
Dalam konteks itu, PKB mendorong penyesuaian sedikitnya 108 undang-undang untuk mendukung kedaulatan ekonomi nasional. Cak Imin menilai keselarasan aturan diperlukan agar kebijakan yang berpihak kepada rakyat dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.
Aturan sebagai Penopang Kebijakan
Cak Imin menegaskan bahwa perubahan regulasi tidak seharusnya dipahami sebagai urusan administratif semata. Regulasi perlu memastikan kekayaan Indonesia benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.
“Perubahan regulasi menjadi syarat penting agar kekayaan negeri ini benar-benar dinikmati rakyat Indonesia. Kedaulatan ekonomi tidak cukup hanya dengan kebijakan, tetapi harus diperkuat oleh regulasi yang berpihak kepada kepentingan nasional,” tegasnya.
Gagasan itu disampaikan Cak Imin pada puncak peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (23/7). Tema yang diusung dalam acara tersebut ialah “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”.
Pasal 33 dan Tata Kelola SDA
PKB mendasarkan agenda ekonominya pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Prinsip konstitusi itu menekankan bahwa sumber daya perlu dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Cak Imin menyatakan Indonesia perlu berdiri sebagai bangsa yang mandiri, kokoh, dan bertumpu pada kekuatan ekonominya sendiri. Ia menilai ketergantungan pada perkembangan ekonomi global selama kurang lebih 25 tahun membuat potensi nasional belum dikelola secara optimal.
PKB mendukung langkah pemerintah dalam menata pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari penguatan kedaulatan ekonomi. Partai tersebut juga mendukung kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam untuk membangun kemandirian ekonomi.
Menurut Detik.com, Cak Imin memandang arah ekonomi baru yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis. Ia menilai kebijakan itu bertujuan mengembalikan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Peran PKB dalam Pembangunan
PKB genap berusia 28 tahun pada 23 Juli 2026. Cak Imin menyebut partainya terus berkembang berkat dukungan kiai, ulama, kader, dan masyarakat.
Ia menyatakan jajaran PKB semakin solid untuk menjadi garda terdepan perjuangan umat, bangsa, dan negara. PKB juga menegaskan akan tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Dorongan penyelarasan undang-undang ditempatkan sebagai bagian dari upaya menghubungkan amanat konstitusi dengan praktik pembangunan. Bagi PKB, arah ekonomi nasional perlu membawa Indonesia menuju kemandirian, kedaulatan, keadilan, dan percepatan kesejahteraan masyarakat.
