Thailand tidak menutup ruang bagi mobil bensin, diesel, hybrid, plug-in hybrid, maupun listrik murni dalam reformasi pajak kendaraan yang dimulai pada 1 Januari 2026. Pemerintah memilih membedakan tarif berdasarkan emisi, teknologi, fitur keselamatan, kandungan lokal, dan investasi manufaktur.
Langkah ini membuat setiap jenis penggerak memiliki jalur pajak tersendiri. Kendaraan yang lebih bersih serta didukung produksi domestik berpeluang membayar tarif lebih rendah, sedangkan emisi tinggi dan pemenuhan syarat yang lemah berujung pajak lebih besar.
Semua Teknologi Memiliki Perlakuan Berbeda
Mobil listrik murni atau BEV menjadi kategori dengan tarif paling rendah, yakni 2% bila seluruh persyaratan dipenuhi. Baterai buatan Thailand, komponen kunci yang ditetapkan, dan sedikitnya tiga fitur ADAS menjadi syarat utama untuk memperoleh tarif tersebut.
BEV yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk impor tertentu, dikenai tarif 10%. Skema itu menandakan insentif kendaraan listrik juga dipakai untuk memperluas rantai pasok dan penggunaan komponen domestik.
Untuk PHEV, tarif 5% diberikan kepada kendaraan dengan jarak tempuh listrik setidaknya 80 km yang memenuhi syarat. PHEV yang tidak memenuhi ketentuan dikenai 15% pada 2026-2029 dan 20% pada 2030.
HEV juga memperoleh perlakuan lebih ringan dibanding mobil konvensional apabila menggunakan baterai produksi Thailand dan membawa minimal dua sistem ADAS. Contohnya, HEV beremisi 101-120 g/km dikenai pajak 9% pada 2026-2027.
| Kategori | Ketentuan Utama | Tarif |
|---|---|---|
| BEV | Baterai lokal, komponen kunci, minimal 3 ADAS | 2% |
| BEV tidak memenuhi syarat | Tidak lolos ketentuan insentif | 10% |
| PHEV | Jarak tempuh listrik minimal 80 km | 5% |
| PHEV tidak memenuhi syarat | Tidak lolos ketentuan | 15% pada 2026-2029 |
| HEV 101-120 g/km | Baterai Thailand dan minimal 2 ADAS | 9% pada 2026-2027 |
Industri Lokal Menjadi Syarat Penting
Produsen HEV yang tergabung dalam proyek Board of Investment Thailand atau BOI dapat memperoleh tarif khusus selama 2026-2032. Mereka perlu menanamkan investasi minimal 3 miliar baht pada 2024-2027, memakai komponen lokal, serta memiliki fasilitas atau tenaga kerja riset dan pengembangan.
Ketentuan lokal juga menjangkau kendaraan niaga. Pick up listrik perlu menggunakan baterai yang diproduksi atau dirakit di Thailand.
Pick up memiliki skema khusus untuk 2026-2035, dengan tarif yang dibedakan menurut model kabin dan tingkat emisi CO2. Mulai 2028, kendaraan ini wajib memiliki setidaknya satu sistem ADAS.
| Kategori Pick Up | ≤185 g/km | 186-200 g/km | >200 g/km |
|---|---|---|---|
| Tanpa kabin | 3% / 2% B20 | 4% / 3% B20 | 5% / 4% B20 |
| Kabin ganda | 4% / 3% B20 | 6% / 5% B20 | 8% / 7% B20 |
| Kabin ganda lainnya | 8% / 6% B20 | 10% / 9% B20 | 13% / 12% B20 |
Mobil Konvensional Tetap Diberi Ruang
Menurut oto.detik.com yang mengutip Thaiautonews, kapasitas mesin tidak lagi menjadi satu-satunya dasar penetapan pajak. Mobil bensin dan diesel beremisi hingga 100 g/km dikenai 13% pada 2026-2027, lalu meningkat menjadi 15% pada 2030.
Tarif mobil konvensional terus naik seiring emisi yang lebih besar. Kendaraan dengan emisi di atas 200 g/km dikenai 34% pada 2026-2027 dan 38% pada 2030, sedangkan mesin di atas 3.000 cc terkena tarif 50%.
Mobil bensin dan diesel juga harus memenuhi standar UN R13h serta memiliki ABS/ESC atau sedikitnya dua dari enam sistem ADAS. Enam sistem itu mencakup pengereman darurat otomatis, peringatan tabrakan depan, bantuan menjaga lajur, peringatan keluar lajur, pendeteksi titik buta, dan kendali jelajah adaptif.
Reformasi turut berlaku bagi sepeda motor pembakaran dengan tarif 3%-20% pada 2026-2029 dan 5%-25% pada 2030. Motor listrik berbasis baterai dengan tegangan minimal 48 volt dikenai pajak 1%.
