Indonesia mulai menyiapkan migrasi Post-Quantum Cryptography atau PQC untuk menjaga data digital yang berkerahasiaan tinggi. Langkah ini dipandang mendesak karena kemampuan komputasi kuantum pada masa depan berpotensi memberi tekanan besar terhadap sistem enkripsi konvensional.
Risikonya tidak perlu menunggu hingga komputer kuantum benar-benar mampu membobol perlindungan yang digunakan saat ini. Data strategis dapat dikumpulkan lebih dahulu dan berisiko dibuka ketika teknologi kuantum telah mencapai kemampuan yang memadai.
Pemerintah menempatkan pemetaan aset digital sebagai salah satu pekerjaan awal yang penting. Organisasi perlu mengetahui data mana yang paling kritis agar penggantian sistem kriptografi dapat dilakukan secara bertahap dan terukur.
Gugus Tugas Nasional Disiapkan
Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN telah membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Post-Quantum Cryptography. Gugus tugas ini diarahkan untuk mendukung penyusunan peta jalan nasional sekaligus mempercepat kesiapan ekosistem digital Indonesia.
Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan, menilai keamanan siber menjadi fondasi bagi keberhasilan transformasi digital. Seluruh pemangku kepentingan pun didorong memahami risiko serangan kuantum dan memulai persiapan migrasi kriptografi.
Agenda tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, BSSN, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, akademisi, industri, serta komunitas keamanan siber. Forum itu menghimpun masukan lintas sektor untuk menyiapkan kebijakan nasional menghadapi perkembangan komputasi kuantum.
| Prioritas | Fokus Utama | Tujuan |
|---|---|---|
| Peta jalan nasional PQC | Migrasi kriptografi | Mengarahkan persiapan nasional |
| Perlindungan data kritis | Data berkerahasiaan tinggi | Menentukan aset yang didahulukan |
| Koordinasi lintas sektor | Pemerintah, industri, akademisi | Menyusun kebijakan terintegrasi |
| National Quantum Center | Riset dan standardisasi | Mendorong kolaborasi nasional |
Kolaborasi Menjadi Kunci
Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto. Hadir pula Chairman CISSReC Dr. Pratama Persadha serta perwakilan kementerian, lembaga, BUMN, dan industri.
Eko menegaskan kesiapan menghadapi era komputasi kuantum harus menjadi agenda strategis nasional. “Soal Post-Quantum Cryptography, dunia bergerak jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kita harus mengejar dan membuat lompatan,” kata Eko.
Menurutnya, isu ini tidak dapat dibebankan kepada satu sektor saja. Pemerintah, kampus, pelaku industri, dan komunitas keamanan siber perlu membangun koordinasi agar respons Indonesia terhadap perubahan lanskap digital dapat berjalan selaras.
Forum tersebut juga mengusulkan pembentukan National Quantum Center. Wadah ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan riset, standardisasi, pengembangan talenta, dan penerapan teknologi kuantum di Indonesia.
Telkom Menyiapkan Riset Quantum-Safe
Dari sektor industri, Telkom menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadapi era komputasi kuantum. Melalui Telkom University, perusahaan telah menjalankan riset PQC, termasuk quantum error correction dan pengembangan talenta digital.
Telkom juga mengkaji pengembangan quantum-safe network serta quantum-safe data center. Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji menyatakan kesiapan tidak cukup dibangun hanya melalui adopsi teknologi.
“Era komputasi kuantum akan mengubah paradigma keamanan digital secara fundamental. Karena itu, yang perlu dibangun bukan hanya kesiapan teknologi, tetapi juga kapabilitas nasional,” ujar Seno.
Dr. Pratama Persadha menekankan bahwa inventarisasi aset digital dapat menjadi pintu masuk bagi organisasi untuk memulai migrasi. Pendekatan tersebut memungkinkan penggantian perlindungan kriptografi dilakukan tanpa harus langsung mengubah seluruh infrastruktur yang tersedia.
Persiapan PQC Indonesia pada akhirnya diarahkan untuk melindungi komunikasi, transaksi, dan data strategis dari risiko masa depan. Di sisi lain, penguatan Keamanan Siber juga diharapkan membuka peluang inovasi serta memperkuat kedaulatan digital nasional.
