Target pendapatan negara pada 2027 tidak hanya bergantung pada setoran pajak, tetapi juga rentan terhadap perubahan harga dan permintaan komoditas global. Pelemahan pada sektor tersebut dapat menekan PNBP yang dipatok Rp 517,4 triliun dalam RAPBN 2027.
Suku bunga tinggi di negara maju berpotensi memperlambat ekonomi dunia. Kondisi itu dapat menahan permintaan terhadap komoditas Indonesia dan mengurangi ruang penerimaan negara dari sumber nonpajak.
Risiko PNBP datang ketika pemerintah menargetkan total pendapatan Rp 3.426 triliun. Target ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.908 triliun, PNBP Rp 517,4 triliun, serta pendapatan dari hibah.
| Sumber Pendapatan | Nilai Target 2027 |
|---|---|
| Penerimaan perpajakan | Rp 2.908 triliun |
| Penerimaan negara bukan pajak | Rp 517,4 triliun |
| Total pendapatan negara | Rp 3.426 triliun |
Tekanan Datang dari Dua Sisi
Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda memperkirakan pendapatan negara 2027 hanya sekitar Rp 3.183 triliun. Angka tersebut lebih rendah Rp 243 triliun dibandingkan target pemerintah.
Menurut proyeksi itu, pelemahan dapat bersumber dari perpajakan dan PNBP secara bersamaan. Situasi ini membuat pencapaian target pendapatan tidak cukup hanya mengandalkan salah satu sumber penerimaan.
Dari sisi pajak, penerimaan 2026 diperkirakan hanya mencapai sekitar 91% dari target. Nailul mengaitkan tekanan tersebut dengan pembayaran restitusi pada akhir tahun dan daya beli masyarakat yang melemah.
Ancaman pemutusan hubungan kerja serta potensi kenaikan harga pangan dapat menekan konsumsi. Jika permintaan agregat terbatas, pertumbuhan penerimaan perpajakan juga berisiko lebih lambat dari rencana.
Pertumbuhan 6% Masih Menjadi Taruhan
Pemerintah menempatkan asumsi pertumbuhan ekonomi 6% sebagai salah satu penopang utama RAPBN 2027. Angka tersebut lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang masih berkisar 5%.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai pertumbuhan ekonomi merupakan basis pembentukan penerimaan negara, terutama pajak. Karena itu, capaian ekonomi di bawah asumsi dapat langsung mengganggu pemenuhan target anggaran.
“Nah, asumsi makro pertumbuhan ekonomi di 2027 itu 6%. Jelas ini jauh lebih tinggi ya,” kata Faisal, seperti dikutip Investor.id pada 18 Agustus 2026. Ia menilai dibutuhkan dorongan baru agar ekonomi mampu bergerak lebih kuat.
Target pertumbuhan yang meleset tidak hanya memengaruhi nilai produk domestik bruto. Kemampuan pemerintah memenuhi sasaran pendapatan juga dapat berkurang karena aktivitas ekonomi menjadi dasar perluasan pajak.
Menutup Kebocoran Penerimaan
Pemerintah dinilai perlu memperluas basis penerimaan tanpa menciptakan beban berlebihan bagi wajib pajak. Langkah yang dapat dioptimalkan mencakup pemberantasan ekspor dan impor ilegal serta perbaikan tata kelola Bea dan Cukai.
Potensi ekonomi digital juga dapat menjadi salah satu ruang penguatan penerimaan. Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan perlindungan daya beli masyarakat yang menjadi penopang konsumsi.
Dengan tekanan pada pajak dan komoditas, target pendapatan 2027 membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi 6%. Pengelolaan PNBP, pencegahan kebocoran, dan optimalisasi penerimaan menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko kekurangan anggaran.
