India menyiapkan aturan baru dengan sanksi lebih berat bagi pelaku kebocoran soal ujian setelah protes kaum muda berlangsung selama berminggu-minggu. Pemerintah juga akan membentuk panel reformasi untuk membenahi sistem ujian nasional yang menjadi pusat kemarahan publik.
Langkah tersebut diumumkan Perdana Menteri Narendra Modi melalui video singkat di Instagram. Pengumuman itu menjadi pernyataan publik pertama Modi setelah Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri sehari sebelumnya.
Modi tidak menyinggung pengunduran diri Pradhan dalam video berdurasi sekitar 30 detik tersebut. Ia memusatkan pesannya pada kebutuhan memperbaiki keandalan sistem ujian dan meningkatkan keterbukaannya.
“Sistem ujian kita harus dapat dipercaya, harus transparan, dan sistem tersebut harus memanfaatkan teknologi secara maksimal,” kata Modi. Kutipan itu disampaikan Reuters dan dilaporkan CNBC Indonesia pada Senin (27/7/2026).
Parlemen Akan Menjadi Tahap Berikutnya
Pemerintah berencana mengajukan undang-undang baru ke parlemen sebagai bagian dari respons atas krisis tersebut. Aturan itu ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap ujian serta menciptakan efek jera bagi pihak yang melakukan kecurangan.
Rencana regulasi muncul setelah kebocoran soal pada Mei menggerus kepercayaan terhadap proses seleksi pendidikan. Kasus itu memicu kemarahan luas dan tuntutan agar pemerintah bertanggung jawab.
| Respons Pemerintah | Dampak yang Dituju |
|---|---|
| Undang-undang baru | Sanksi lebih berat atas kebocoran soal |
| Panel reformasi ujian | Perbaikan sistem dengan dukungan teknologi |
| Pencabutan perkara demonstran | Memenuhi salah satu tuntutan aksi |
| Kompensasi bagi keluarga siswa | Respons atas dampak kemanusiaan kasus |
Panel reformasi yang diumumkan Modi akan dipimpin oleh Nandan Nilekani. Ia dikenal sebagai arsitek Aadhaar serta salah satu pendiri perusahaan perangkat lunak Infosys.
Penunjukan Nilekani menggarisbawahi pilihan pemerintah untuk memperluas pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan ujian. Pemerintah berharap pendekatan itu dapat memperkuat integritas proses ujian dan mencegah praktik curang.
Tuntutan Kelompok Muda Mulai Dijawab
Gerakan Cockroach Janta Party atau CJP yang dipimpin kaum muda menghentikan demonstrasi pada Sabtu. Keputusan itu diambil setelah sejumlah tuntutan utama mereka dipenuhi oleh pemerintah.
Pencabutan kasus hukum terhadap demonstran menjadi salah satu tuntutan yang disetujui. Otoritas juga berkomitmen memberikan kompensasi kepada keluarga siswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah kebocoran soal mencuat.
Respons tersebut menempatkan reformasi ujian sebagai bagian dari penyelesaian atas krisis kepercayaan yang lebih luas. Pemerintah harus menjawab tuntutan terkait pengawasan, perlindungan peserta ujian, dan pertanggungjawaban atas kebocoran soal.
Pembentukan panel dan pembahasan regulasi di parlemen kini menjadi dua jalur utama yang disiapkan pemerintah. Kedua langkah itu akan menentukan upaya India memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ujian nasional.
