Pengunduran diri Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan menjadi salah satu dampak langsung tekanan publik setelah skandal kebocoran soal ujian. Sehari kemudian, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan paket pembenahan yang mencakup satuan tugas dan aturan hukum baru.
Pemerintah India dijadwalkan mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen pada Senin, 27 Juli 2026. Aturan tersebut disiapkan untuk memperkuat penanganan kebocoran soal dan memperberat hukuman bagi pelakunya.
Penegakan Hukum Menjadi Salah Satu Agenda
Rancangan aturan baru merupakan respons terhadap tuntutan agar pelanggaran dalam pelaksanaan ujian ditindak lebih tegas. Kebijakan ini muncul setelah kebocoran soal pada Mei 2026 memicu aksi protes selama beberapa pekan.
Skandal itu berkembang menjadi persoalan nasional karena menyangkut keamanan dan kredibilitas ujian. Pemerintah kini menempatkan pemulihan kepercayaan masyarakat sebagai tujuan utama dari agenda perubahan.
Beritasatu.com melaporkan bahwa Modi tidak menyinggung pengunduran diri Pradhan dalam video pengumumannya. Video berdurasi sekitar 30 detik yang diunggah pada 26 Juli 2026 itu berfokus pada arah pembaruan sistem ujian.
| Tanggal | Agenda atau Peristiwa |
|---|---|
| Mei 2026 | Kebocoran soal ujian memicu protes berkepanjangan. |
| 25 Juli 2026 | Pradhan mundur dan kelompok CJP menghentikan demonstrasi. |
| 26 Juli 2026 | Modi mengumumkan satgas reformasi ujian melalui Instagram. |
| 27 Juli 2026 | Rancangan undang-undang baru dijadwalkan masuk ke parlemen. |
Nilekani Diberi Tugas Membenahi Sistem
Modi menunjuk Nandan Nilekani untuk memimpin satuan tugas perombakan sistem ujian nasional India. Ia menekankan perlunya sistem yang lebih tepercaya, transparan, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
Nilekani dikenal sebagai salah satu tokoh di balik pengembangan Aadhaar, sistem identitas digital India. Ia juga salah satu pendiri Infosys, perusahaan perangkat lunak asal India.
Keterlibatan Nilekani menegaskan posisi teknologi dalam agenda pembenahan yang diumumkan pemerintah. Meski demikian, Modi belum menjelaskan perangkat teknologi atau urutan pelaksanaan reformasi yang akan dipilih.
Tuntutan Demonstran Disetujui
Kelompok Cockroach Janta Party atau CJP memutuskan menghentikan demonstrasi pada 25 Juli 2026 setelah pemerintah menyetujui tuntutan mereka. Gerakan yang digerakkan kalangan muda itu sebelumnya menjadi penggerak utama protes atas skandal tersebut.
Pemerintah mencabut kasus hukum yang menjerat para demonstran. Pemerintah juga akan memberikan kompensasi kepada keluarga siswa yang meninggal dunia akibat bunuh diri setelah kebocoran soal ujian.
Langkah-langkah itu memperluas respons pemerintah melampaui pergantian pejabat dan penguatan sanksi pidana. Pemerintah juga harus menjalankan janji pemulihan bagi pihak yang terdampak serta membangun sistem yang dinilai lebih aman.
Rencana satgas dan rancangan undang-undang kini menjadi dua jalur utama pembenahan yang akan diuji pelaksanaannya. Detail teknologi untuk ujian baru masih belum dipaparkan, tetapi pemerintah telah menyatakan arah kebijakan menuju transparansi yang lebih besar.
