Kolombia meminta kelonggaran tarif dari Amerika Serikat pada saat negara itu menghadapi pekerjaan besar untuk pulih dari gempa bumi dahsyat. Presiden Abelardo de la Espriella berharap Donald Trump menangguhkan sementara bea masuk yang menekan produk negaranya.
Permintaan tersebut diarahkan untuk melindungi pelaku usaha dari beban tambahan ketika proses pembangunan kembali harus segera dilakukan. Tarif baru dinilai mempersempit ruang ekonomi Kolombia di tengah dampak bencana.
Permohonan untuk Keringanan Sementara
Melalui akun X resminya, De la Espriella menyampaikan bahwa dunia usaha Kolombia sedang melalui masa sulit akibat gempa. Ia meminta pemerintahan AS mempertimbangkan penangguhan tarif tinggi agar pelaku usaha memperoleh keringanan.
“Saya memintanya untuk mempertimbangkan penangguhan sementara tarif tinggi yang memengaruhi produk Kolombia, untuk memberikan keringanan kepada para pelaku usaha kami, yang menghadapi masa-masa sulit akibat dampak gempa bumi,” kata De la Espriella. Pernyataan itu menegaskan bahwa isu perdagangan kini terkait langsung dengan kemampuan Kolombia memulihkan ekonominya.
De la Espriella juga mengatakan telah melakukan percakapan sekitar 10 menit dengan Trump. Ia menggambarkan pembicaraan itu berlangsung hangat, sembari menyampaikan situasi berat yang dihadapi Kolombia.
Dalam percakapan tersebut, kebutuhan pembangunan kembali menjadi salah satu konteks utama yang disampaikan. Presiden Kolombia itu turut menyoroti tekanan dari kebijakan tarif Amerika Serikat.
Besaran Tarif yang Dipersoalkan
Tarif AS atas produk Kolombia naik dari 10% menjadi 12,5% pada akhir Juli. Kebijakan itu mulai berlaku pada 24 Juli sebagai pengganti bea masuk global yang sebelumnya diterapkan pada awal 2026.
| Rincian | Status | Catatan |
|---|---|---|
| Sebelum kenaikan | 10% | Tarif produk Kolombia sebelumnya |
| Setelah kenaikan | 12,5% | Berlaku mulai 24 Juli |
| Produk dikecualikan | Kopi dan minyak | Tidak terkena kebijakan baru |
Kopi dan minyak dikecualikan dari cakupan tarif tersebut. Namun, komoditas Kolombia lainnya tetap terkena kebijakan yang sedang diminta untuk ditangguhkan oleh pemerintah Bogotá.
Hingga kabar ini disampaikan, Trump dan Gedung Putih belum merilis respons. Karena itu, belum jelas apakah tarif produk Kolombia akan tetap berjalan atau mendapat perlakuan sementara selama masa pemulihan.
Tarif Berlaku bagi 60 Negara
CBS News, sebagaimana dikutip Beritasatu.com, melaporkan bahwa pemerintahan Trump pada Juli 2026 menerapkan tarif hingga 12,5% terhadap 60 negara. Kolombia termasuk negara yang dituduh gagal memberantas praktik kerja paksa.
Kebijakan terbaru didasarkan pada Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS Tahun 1974. Pemerintah AS sebelumnya memakai Pasal 122 dari undang-undang yang sama sejak Februari, sebelum ketentuan itu berakhir.
Peralihan dasar hukum dilakukan setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif besar-besaran yang sebelumnya menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional 1977. Mahkamah menyatakan kebijakan terdahulu ilegal karena tidak memperoleh otorisasi dari Kongres.
Dengan belum adanya jawaban dari Washington, pemerintah Kolombia masih menunggu sikap Donald Trump. Penangguhan tarif dipandang sebagai keringanan yang dapat membantu pelaku usaha saat negara tersebut menangani konsekuensi gempa dan pembangunan kembali.
