Program motor listrik nasional menghadapi ujian yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, yakni harga jual kendaraan. Pengamat transportasi Bebin Djuana menilai elektrifikasi tidak akan mudah menjangkau pengguna luas apabila motor listrik dijual terlalu mahal.
Penilaian tersebut terkait dengan peran sepeda motor yang melampaui fungsi mobilitas pribadi. Di Indonesia, kendaraan roda dua juga menjadi alat penting untuk bekerja, mengantar barang, serta mencari penghasilan keluarga.
Elektrifikasi Perlu Menjawab Kebutuhan Pengguna
Molinas atau Motor Listrik Nasional diperkenalkan dalam peluncuran di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (13/8/2026). Kehadiran program ini membuka peluang penggunaan kendaraan listrik roda dua dalam ekosistem transportasi masyarakat.
Namun, jumlah produksi dan tingkat elektrifikasi bukan satu-satunya penentu keberhasilan program. Penerimaan pasar juga akan ditentukan oleh kemampuan calon pengguna membeli kendaraan tersebut.
Bebin memandang kebutuhan masyarakat terhadap sepeda motor sudah sangat jelas. Karena itu, motor listrik nasional dinilai tidak seharusnya hadir dengan harga yang menjauh dari kemampuan masyarakat.
“Bahwa motor listrik ini nantinya tidak boleh jadi mahal. Kebutuhannya besar, sudah jelas di depan mata. Tetapi kan tidak boleh jadi mahal,” ujar Bebin kepada otomotif.kompas.com.
Komponen Impor dan Beban Biaya
Perhatian Bebin kemudian tertuju pada struktur biaya kendaraan, terutama jika ada komponen yang masih didatangkan dari luar negeri. Komponen impor dapat dikenai bea masuk sebelum bertemu dengan sejumlah pungutan lainnya.
Ia menyebut PPN, PPh 21, serta biaya lain sebagai elemen yang dapat membuat harga produk meningkat. Menurutnya, akumulasi pungutan itu perlu diperhatikan agar tidak menjadi beban yang berlapis bagi harga motor listrik.
“Ketika ada komponen yang mesti diimport, sudah kena bea masuk. Nanti ada yang namanya PPN, ada PPh 21, dan lainnya, sampai berlipat-lipat seperti itu,” kata Bebin.
Usulan yang disampaikan adalah penyederhanaan pola perhitungan perpajakan. Tujuannya agar harga Motor Listrik Nasional dapat tetap kompetitif dan lebih mudah dijangkau konsumen.
Harga Berpengaruh pada Sektor Pencari Nafkah
Isu harga memiliki dampak langsung bagi pengguna yang menjadikan motor sebagai alat penunjang pekerjaan. Salah satu kelompok yang disorot Bebin adalah pengemudi ojek online yang mengandalkan kendaraan roda dua untuk menjalankan layanan transportasi dan pengantaran.
Banyak pengemudi ojek online menggunakan motor untuk menopang nafkah keluarga. Oleh sebab itu, akses terhadap kendaraan dengan biaya yang lebih masuk akal dinilai dapat memberi dampak positif bagi mereka.
“Karena motor ini selain alat transport, juga banyak yang menjadi alat penunjang mencari nafkah. Contohnya, balik lagi ke ojol,” ujar Bebin.
Ia menyebut jumlah pengendara yang bergantung pada pekerjaan tersebut cukup besar. Kondisi tersebut membuat kebijakan harga motor listrik relevan tidak hanya bagi konsumen pribadi, tetapi juga bagi pekerja transportasi berbasis roda dua.
Skema Terjangkau Menentukan Penerimaan
Motor listrik nasional berpotensi dipakai dalam ekosistem yang lebih luas daripada penggunaan rumah tangga. Kendaraan ini dapat mendukung aktivitas masyarakat yang membutuhkan motor untuk mobilitas sekaligus mencari penghasilan.
Dalam konteks itu, harga terjangkau menjadi kebutuhan praktis bagi calon pengguna. Beban biaya yang berhasil ditekan dinilai dapat memperluas peluang Molinas diterima oleh pasar.
Bebin berharap pemerintah menyiapkan skema yang membuat harga motor listrik tidak terlalu membebani masyarakat. Fokus pada keterjangkauan dipandang penting agar program elektrifikasi tetap selaras dengan kebutuhan ekonomi pengguna sepeda motor.
