Risiko dalam pengadaan Sekolah Rakyat mengemuka setelah ICW menyampaikan sejumlah catatan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Mensos menjanjikan langkah pencegahan agar praktik yang tidak baik dapat dimitigasi dan dihindari dalam pelaksanaan program tersebut.
Komitmen itu penting karena Sekolah Rakyat ditujukan bagi keluarga paling tidak mampu dan diharapkan menyediakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Gus Ipul menegaskan program itu harus berjalan sesuai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan Presiden.
Langkah Nyata Dijanjikan
Gus Ipul menyatakan akan mendalami masukan yang diterima bersama wakil menteri. Kementerian Sosial juga akan mengambil tindakan nyata sebagai tindak lanjut atas berbagai kritik mengenai pengadaan.
“Saya dan Pak Wamen akan menindaklanjuti, mendalami, dan akan mengambil langkah-langkah yang nyata agar ke depan, ya, seluruh praktik-praktik yang tidak baik itu bisa dimitigasi, bisa dihindari,” kata Gus Ipul. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan ICW di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/7/2026).
Mensos mengatakan kementeriannya terbuka pada kritik dan saran dari berbagai pihak. Ia memandang masukan yang didukung data akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan penting dalam pembenahan program.
Data ICW Jadi Bahan Pendalaman
Gus Ipul menilai data yang disampaikan ICW dalam kajiannya memiliki dasar yang kuat. Karena itu, data tersebut akan digunakan untuk mendalami titik-titik kerentanan dalam pengadaan Sekolah Rakyat.
ICW menyoroti tata kelola anggaran program baru ini, terutama dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Lembaga tersebut menilai kerentanan perlu diantisipasi sejak awal agar anggaran publik tidak kehilangan manfaatnya bagi masyarakat.
Koordinator ICW Almas Sjafrina menyebut lembaganya tengah mendalami sejumlah data terkait Sekolah Rakyat. Selain pengelolaan anggaran, ICW juga memberikan perhatian terhadap pendidikan yang berkeadilan dan inklusif.
Catatan yang disampaikan ICW mencakup metode pengadaan, dugaan markup berdasarkan peninjauan harga, serta penyedia yang muncul berulang kali. Sejumlah poin itu menjadi bagian dari masukan yang diserahkan kepada Mensos.
Almas berharap pemerintah dapat memakai data tersebut untuk memperkuat pencegahan korupsi dalam program strategis. Menurut dia, pengawalan anggaran semakin diperlukan ketika kondisi ekonomi dan ruang anggaran menghadapi keterbatasan.
“Jadi spirit-nya ICW adalah jangan sampai uang publik begitu itu kemudian punya kerentanan korupsi yang tinggi dan benefit untuk publiknya akhirnya sangat kurang,” ujar Almas. ICW menekankan pentingnya menjaga agar manfaat anggaran tetap dirasakan publik.
Catatan Serupa dari Pengawas Internal dan BPK
Masukan mengenai Sekolah Rakyat tidak hanya datang dari ICW. Gus Ipul menyebut Inspektorat Jenderal dan BPK juga memberikan kajian, dengan sejumlah temuan yang memiliki kesamaan.
Ia tidak menjelaskan rincian persamaan tersebut, tetapi menyatakan catatan dari ketiga pihak dapat menjadi dasar perbaikan. Pemerintah diharapkan dapat mengubah temuan itu menjadi langkah pencegahan untuk periode pelaksanaan berikutnya.
Dengan adanya pendalaman dari Kementerian Sosial, catatan pengadaan kini menjadi perhatian dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat ke depan. Arah pembenahan yang disampaikan Mensos berfokus pada pengurangan kerentanan dan penjagaan tujuan program bagi keluarga paling tidak mampu.
