Pemerintah mengusulkan pembentukan dua posko penanganan gempa di Pulau Flores untuk memperkuat jangkauan koordinasi. Labuan Bajo diproyeksikan menjadi posko wilayah barat, sedangkan Ende diusulkan sebagai pusat koordinasi wilayah timur karena memiliki bandara.
Pembagian ini ditujukan agar kebutuhan warga terdampak di sisi barat dan timur Flores dapat ditangani lebih efektif. Usulan tersebut muncul saat pemerintah menyiapkan langkah pemulihan setelah gempa melanda sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur.
Dua Wilayah Koordinasi di Flores
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan gagasan dua posko dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT. Rapat berlangsung secara hybrid dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Minggu (16/8).
“Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko [PMK], Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores,” kata Tito. Posko barat diusulkan berada di Labuan Bajo dan posko timur dipusatkan di Ende.
Skema tersebut dapat membantu pengaturan respons lintas wilayah saat kebutuhan bantuan harus segera dikirimkan. Akses dan keberadaan bandara di Ende menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan pusat koordinasi wilayah timur.
Dukungan Pusat untuk Kemampuan Fiskal yang Berbeda
Pemerintah pusat menyebut akan memberikan dukungan kepada daerah terdampak yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Dukungan juga diarahkan kepada daerah dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah.
Perbedaan kemampuan pembiayaan daerah menjadi perhatian dalam proses penanggulangan bencana. Pemerintah meminta koordinasi antarinstansi terus diperkuat sejak masa tanggap darurat hingga tahapan pemulihan jangka panjang.
Tahapan penanganan mencakup masa tanggap darurat, transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dalam rapat koordinasi itu hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Kepala BNPB Suharyanto.
Kepala Basarnas Mohammad Syafii dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena juga hadir bersama sejumlah pejabat terkait. Keterlibatan lintas lembaga diperlukan untuk memastikan bantuan, layanan, dan perbaikan fasilitas dapat berjalan selaras.
Layanan Dasar Menjadi Kebutuhan Mendesak
Sebelum memasuki pemulihan jangka panjang, pemerintah menempatkan penyelamatan korban dan kelancaran kebutuhan masyarakat sebagai prioritas awal. Gempa di sejumlah wilayah NTT terjadi pada Sabtu (15/8) pagi.
Kelistrikan, telekomunikasi, bahan bakar minyak, serta logistik perlu segera tersedia di daerah terdampak. Jaringan listrik dan komunikasi yang berfungsi akan menopang koordinasi petugas serta mobilitas distribusi bantuan.
Tito mengapresiasi langkah PT PLN dan operator telekomunikasi yang memulihkan layanan. Pemerintah juga menaruh perhatian pada akses jalan agar alat berat dan kebutuhan logistik dapat menjangkau wilayah yang memerlukan bantuan.
Bantuan darurat meliputi tenda, makanan, makanan cepat saji, serta kebutuhan warga di pengungsian. Penanganan korban meninggal dunia dan warga yang mengalami luka turut menjadi fokus pemerintah.
Pendataan Menentukan Kebutuhan Bantuan
Pemerintah daerah diminta mendata kerusakan rumah warga dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Hasil pencatatan itu akan menentukan kebutuhan bantuan yang akan disalurkan.
| Objek Pendataan | Tujuan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Rumah warga | Mengukur tingkat kerusakan | Menetapkan kebutuhan bantuan |
| Kantor pemerintahan | Menilai gangguan layanan publik | Menentukan perbaikan fasilitas |
Warga yang masih mengungsi perlu dimasukkan dalam pemetaan agar kebutuhan mereka tidak terabaikan. Selain rumah warga, pendataan mencakup kantor pemerintahan pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
Pencatatan fasilitas pemerintahan diperlukan untuk menentukan perbaikan bangunan yang terdampak. Langkah tersebut diharapkan menjaga pelayanan publik tetap berjalan selama proses pemulihan berlangsung.
