Kamerun Dipimpin Sejak 1982, Absensi Panjang Paul Biya Kembali Dipertanyakan

Paul Biya telah memimpin Kamerun sejak 1982, menjadikannya tokoh yang membentuk pengalaman politik beberapa generasi warga negara itu. Kini, ketidakhadirannya selama sekitar dua bulan di tengah perjalanan ke Eropa kembali memunculkan pertanyaan tentang arah pemerintahan Kamerun.

Pemerintah menyatakan tidak terjadi kekosongan kekuasaan karena Biya tetap mengambil keputusan penting dari luar negeri. Namun, absensi presiden berusia 93 tahun tersebut berlangsung ketika warga masih menghadapi persoalan ekonomi, layanan publik, dan konflik keamanan yang berkepanjangan.

Biya berangkat pada 7 Juni 2026 untuk kunjungan pribadi ke Eropa yang awalnya disebut singkat oleh kantornya. Hingga kabar mengenai absensinya mencuat, perjalanan itu menjadi salah satu masa terlama ia berada di luar Kamerun tanpa kembali dalam beberapa tahun terakhir.

René Emmanuel Sadi, juru bicara pemerintah, mengatakan kepada RFI bahwa Biya berada di Jenewa, Swiss. Ia membantah isu bahwa presiden sedang dirawat di rumah sakit, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai lokasi dan kegiatan Biya.

Masa Kekuasaan yang Sangat Panjang

Biya merupakan presiden kedua Kamerun sejak negara itu merdeka pada 1960. Ia mengambil alih kepemimpinan pada 1982 setelah presiden sebelumnya mengundurkan diri.

Pada 1984, Biya memenangkan pemilu presiden pertamanya ketika Kamerun masih menerapkan sistem satu partai. Setelah sistem multipartai berlaku, ia kembali memenangi enam pemilu berikutnya.

Tahun atau PeriodePerkembanganKeterangan
1960Kamerun merdekaBiya kemudian menjadi presiden kedua negara itu
1982Biya mulai memimpinMenggantikan presiden yang mengundurkan diri
1984Menang pemilu pertamaBerlangsung dalam sistem satu partai
Tahun laluMenang masa jabatan kedelapanHasilnya diperselisihkan lawan politik

Kemenangan pada pemilu tahun lalu berpotensi membuat Biya tetap memimpin hingga mendekati usia 100 tahun. Sebelum pemilu itu, ia menyatakan, “Yang terbaik masih akan datang.”

Lawan-lawan politiknya menilai pemilu tersebut diwarnai kecurangan dan bentrokan mematikan antara demonstran serta kepolisian. Perbedaan pandangan itu turut memperkuat sorotan terhadap sistem politik di bawah kepemimpinan Biya.

Generasi Muda dan Keluhan yang Menumpuk

Abit Riassai Acha, mahasiswa doktoral berusia 26 tahun di Universitas Yaoundé II, menggambarkan Biya sebagai satu-satunya presiden yang dikenalnya sejak kecil. Ia mengatakan kepada CNN bahwa kepemimpinan Biya telah menjadi bagian dari seluruh pengalamannya tentang Kamerun.

Acha menilai warga memang telah terbiasa melihat presiden tidak selalu berada di dalam negeri. Namun, menurutnya, kebiasaan itu tidak seharusnya menghalangi pertanyaan mengenai bagaimana negara dijalankan.

Analis politik Collins Molua Ikome menyoroti jalan rusak, pemadaman listrik, korupsi, dan terbatasnya pekerjaan bagi anak muda. Ia juga mengingat pengalaman menyaksikan kecelakaan fatal saat berkunjung ke Kamerun pada April di tengah buruknya kondisi jalan.

Tekanan yang dihadapi negara tidak hanya berkaitan dengan ekonomi dan infrastruktur. Kamerun masih menghadapi konflik separatis di wilayah berbahasa Inggris serta serangan Boko Haram di kawasan utara.

Wilson Tamfuh dari Universitas Dschang menilai masyarakat menuntut penyelesaian krisis di wilayah berbahasa Inggris dan perbaikan standar hidup. Ia juga menyoroti kebutuhan pembangunan jalan serta pengurangan jumlah pengangguran terdidik.

Pemerintah Menyatakan Fungsi Negara Tetap Berjalan

Menurut pemerintah, keputusan penting tetap dapat diambil meski Biya berada di luar negeri. CNN yang dikutip CNBC Indonesia melaporkan perombakan besar militer pada awal bulan ini tetap mendapat persetujuan presiden.

Tamfuh menyatakan perdana menteri, sekretaris jenderal kepresidenan, dan para menteri dapat melaksanakan tugas pemerintahan apabila ada pendelegasian kewenangan. Pemerintah menggunakan posisi tersebut untuk menegaskan bahwa tidak ada kekosongan kepemimpinan.

Di sisi lain, Samuel Hiram Iyodi meminta parlemen mengajukan permohonan kepada Dewan Konstitusi untuk memeriksa kemungkinan kekosongan jabatan. Upaya itu dinilai sulit karena parlemen didominasi Cameroon People’s Democratic Movement.

Ikome menambahkan bahwa layanan kesehatan berkualitas masih sulit diakses banyak warga Kamerun. Harapan hidup di negara itu berada di bawah 70 tahun, sementara akses Biya terhadap layanan kesehatan di luar negeri tidak dinikmati warga biasa yang hidup dalam kemiskinan.

Baca Juga