Paramount menghadapi tenggat 30 September dalam penyelesaian merger dengan Warner Bros Discovery. Jika transaksi belum ditutup sampai batas waktu tersebut, Paramount wajib membayar biaya berjalan sekitar US$7 juta per hari kepada pemegang saham Warner Bros.
Tekanan biaya itu datang ketika pengadilan Amerika Serikat menunda sementara proses akuisisi senilai US$110 miliar. Hakim Araceli Martínez-Olguín memberikan waktu untuk mempertimbangkan gugatan yang diajukan koalisi 12 negara bagian.
Penundaan tersebut belum menjadi vonis atas merger Paramount Skydance dan Warner Bros Discovery. Namun, keputusan itu membuat jadwal penyelesaian transaksi bernilai sekitar Rp1.760 triliun menjadi lebih tidak pasti.
Pengadilan Menilai Keberatan Negara Bagian
Koalisi 12 negara bagian mengajukan gugatan untuk memblokir kesepakatan pada pekan lalu. Mereka menilai penggabungan dua perusahaan media tersebut dapat menimbulkan “kerugian substansial bagi bioskop, distributor TV kabel dasar, dan pada akhirnya, penonton di seluruh negeri.”
Keberatan itu tetap berjalan walaupun Departemen Kehakiman AS telah menyatakan dukungan terhadap kesepakatan pada Juni lalu. Gugatan negara bagian membuka jalur pemeriksaan tersendiri yang kini menjadi penghambat utama penutupan transaksi.
Alon Kapen, pengacara transaksi korporasi dari Farrell Fritz, mengatakan penghentian sementara bukan akhir dari perkara. Meski demikian, ia melihat langkah pengadilan itu sebagai tanda bahwa teori pasar bioskop yang disampaikan negara-negara bagian dipandang serius.
“Penundaan sementara (TRO) ini hanya jeda singkat dan belum memutuskan perkara, tetapi ini menandakan bahwa pengadilan memandang serius teori pasar bioskop yang diajukan negara-negara bagian,” ujar Kapen. Kelanjutan proses hukum akan menentukan apakah tekanan biaya berjalan benar-benar membesar bagi Paramount.
Eropa Memberi Restu dengan Pembatasan
Di tengah hambatan di AS, Komisi Eropa telah menyetujui merger tersebut dengan sejumlah ketentuan. Persetujuan itu diberikan setelah Paramount menyetujui perubahan penting dalam pengaturan distribusi film di Eropa.
Paramount wajib mengakhiri kemitraan distribusi film utama dengan Universal Pictures dalam 13 bulan. Perusahaan juga dilarang membuat kemitraan distribusi yang serupa selama 10 tahun.
Syarat tersebut dirancang untuk menjawab kekhawatiran atas persaingan distribusi film bioskop. Regulator Eropa menilai penggabungan jalur distribusi dengan perusahaan pesaing dapat memberi pengaruh terlalu besar kepada perusahaan hasil merger.
| Wilayah | Status | Perhatian Utama |
|---|---|---|
| Uni Eropa | Merger disetujui bersyarat | Distribusi film bioskop |
| Amerika Serikat | Penundaan sementara oleh pengadilan | Bioskop, TV kabel dasar, penonton |
| Inggris | Potensi intervensi dikaji | Berita lokal, program anak, streaming |
Posisi Eropa menunjukkan bahwa merger dapat diterima dengan penyesuaian untuk menjaga persaingan. Namun, syarat tersebut tidak menghapus persoalan hukum yang muncul di pasar AS.
Serikat Penulis Menyoroti Dampak Tenaga Kerja
Writers Guild of America atau WGA termasuk pihak yang menentang merger ini. Serikat penulis tersebut mengkhawatirkan penggabungan perusahaan akan mengancam pekerjaan dan menekan tingkat gaji penulis.
Kepala WGA Tom Fontana mengatakan perusahaan gabungan berpotensi mempunyai “kekuatan yang sangat besar untuk menekan gaji kami.” Ia juga menyebut adanya risiko merger “menghilangkan peluang bagi para penulis pemula.”
Regulator di Inggris juga belum mengambil sikap akhir atas kesepakatan ini. Mereka masih mempertimbangkan apakah intervensi diperlukan terkait berita lokal, tayangan anak-anak, dan persaingan pasar streaming.
Paramount membantah penggabungan tersebut akan merugikan penonton. Menurut Media Indonesia, perusahaan berkomitmen merilis sedikitnya 30 film di bioskop setiap tahun, atau dua kali jumlah produksi mereka saat ini.
Komitmen itu dipakai Paramount untuk menunjukkan rencana penguatan pasokan film bioskop setelah merger. Akan tetapi, kemampuan perusahaan memenuhi target penyelesaian transaksi tetap bergantung pada putusan pengadilan AS dan penilaian regulator di Inggris.
