Sidang dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Heni Sagara berkembang ke pembahasan status administrasi produk kosmetik dan riwayat sanksi terhadap pabrik milik pelapor. Tim penasihat hukum terdakwa menilai dua fakta tersebut penting untuk menjelaskan konteks informasi yang disebarkan klien mereka.
Pembela menyatakan penyampaian informasi itu ditujukan sebagai edukasi bagi masyarakat, bukan sebagai upaya mencemarkan nama baik. Penilaian akhir mengenai argumentasi tersebut tetap berada di tangan majelis hakim yang memeriksa perkara.
Perdebatan Berpusat pada Kepentingan Publik
Fidelis Giawa, penasihat hukum terdakwa, mengatakan perkara tersebut tidak seharusnya dipahami hanya dari sudut konten yang dipermasalahkan pelapor. Menurutnya, informasi mengenai legalitas produk kosmetik memiliki arti bagi konsumen yang menggunakan atau mempertimbangkan produk tersebut.
Ia menegaskan bahwa status izin edar BPOM merupakan informasi yang relevan bagi masyarakat. Pembela pun meminta hakim mempertimbangkan maksud penyebaran informasi ketika menilai unsur dugaan pencemaran nama baik.
“Tujuan klien kami bukan untuk mencemarkan nama baik, melainkan mengedukasi masyarakat. Fakta bahwa ada izin edar yang kedaluwarsa adalah informasi yang hakiki bagi konsumen,” kata Fidelis dalam pledoi.
Produk dengan Masa Berlaku Administrasi Berakhir
Tim pembela merujuk pada keterangan saksi ahli BPOM yang telah hadir dalam persidangan sebelumnya. Menurut uraian mereka, ahli tersebut mengonfirmasi adanya sejumlah produk milik pelapor yang masa berlaku administrasinya telah berakhir.
Keterangan ahli itu dipakai untuk memperkuat posisi bahwa isu perizinan tidak muncul tanpa dasar dalam persidangan. Namun, informasi tersebut belum menjadi putusan atas perkara dan masih merupakan bagian dari pembuktian yang dinilai majelis hakim.
Fidelis juga menyoroti jawaban Heni Sagara dan suaminya, Iwa Wahyudi, saat memberikan keterangan di bawah sumpah. Keduanya disebut menyatakan tidak mengetahui atau tidak mengingat secara pasti apakah seluruh produk yang dipasarkan masih mempunyai izin edar aktif.
“Ini fakta persidangan yang sangat krusial. Di hadapan majelis hakim, Heni Sagara dan Iwa Wahyudi menyatakan tidak tahu atau tidak ingat mengenai status aktif izin edar produk-produk mereka,” ujar Fidelis.
Riwayat Penutupan Sementara Pabrik
Fakta lain yang mencuat dalam persidangan adalah pabrik milik Heni Sagara pernah dikenai sanksi penutupan sementara oleh otoritas terkait. Keterangan di persidangan tidak memuat detail waktu penutupan maupun jenis pelanggaran yang mendasari sanksi itu.
Tim terdakwa menilai riwayat tersebut patut ikut dipertimbangkan dalam menilai tujuan informasi yang disebarluaskan. Mereka membantah bahwa tindakan para terdakwa dilakukan untuk menyerang reputasi pelapor secara melawan hukum.
Dakwaan Manipulasi Elektronik Ikut Disanggah
Pembela juga menolak tuduhan Jaksa Penuntut Umum mengenai penyuntingan atau manipulasi informasi elektronik. Fidelis menyatakan belum ada bukti konkret yang dihadirkan jaksa untuk menunjukkan para terdakwa melakukan manipulasi digital sebagaimana didakwakan.
Menurut pembela, aspek itu penting untuk membedakan kampanye hitam dari penyampaian informasi yang dianggap memiliki kepentingan publik. Majelis hakim akan menilai dalil tersebut bersama jawaban jaksa terhadap pledoi.
Suara.com melaporkan Jaksa Penuntut Umum meminta waktu satu minggu untuk menyiapkan replik. Sidang kemudian ditunda hingga pekan berikutnya untuk mendengarkan tanggapan jaksa sebelum perkara memasuki tahapan akhir.
