Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan keberadaan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut kegiatan tersebut.
Dalam penekanannya, Prabowo menilai tambang ilegal dalam jumlah besar tidak seharusnya luput dari pengetahuan pejabat terkait. Ia juga menagih pengawasan penyelundupan di pintu-pintu masuk Indonesia.
Perintah Pengusutan Tambang Ilegal
Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Persoalan itu ia sampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan DPR, Jumat (14/8/2026).
“1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?” kata Prabowo.
Ia menegaskan negara memberikan pangkat dan jabatan agar aparat mampu menjalankan tugas penertiban. Prabowo menyatakan dirinya berbicara atas nama rakyat Indonesia di hadapan para wakil rakyat.
Menurutnya, pimpinan harus berani mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan anak buah. Prinsip itu berlaku pula bagi personel yang sebelumnya telah mendapatkan penghargaan atau kenaikan pangkat.
Sorotan terhadap Jalur Penyelundupan
Selain tambang ilegal, Prabowo menyoroti penyelundupan yang masih terjadi pada jalur masuk Indonesia. Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut Bea Cukai.
“Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Iya kan?” ujar Prabowo. Arahan itu menempatkan Bea Cukai dalam perhatian pemerintah terkait dugaan penyelundupan.
Prabowo juga mempertanyakan kinerja Bakamla dalam melakukan penjagaan di wilayah perairan. Bakamla mendapat penekanan karena memiliki tugas pengawasan terhadap penyelundupan.
“Bakamla. Tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” kata Prabowo. Ia meminta pengawasan di pintu-pintu masuk negara dilaksanakan secara lebih efektif.
| Fokus Penertiban | Pihak Terkait | Penekanan Prabowo |
|---|---|---|
| Tambang timah ilegal | TNI dan Polri | Mengusut 1.000 tambang |
| Penyelundupan | Kementerian Keuangan | Mengusut Bea Cukai |
| Penyelundupan perairan | Bakamla | Memperketat pengawasan |
Ketegasan demi Kepentingan Rakyat
Prabowo mengatakan tindakan terhadap pelanggaran terkadang menjadi keputusan yang berat bagi seorang pemimpin. Namun, ia menilai penertiban tetap harus dilakukan untuk kepentingan rakyat, negara, dan bangsa.
“Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak,” ucapnya. Pernyataan itu menegaskan pentingnya akuntabilitas di lingkungan institusi negara.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak lagi mau menerima ketidakadilan dan penyelewengan. Prabowo menilai rakyat memahami persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara.
“Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan,” ujar Prabowo.
Di akhir penyampaiannya, Prabowo kembali meminta TNI dan Polri menelusuri tambang ilegal tersebut. Penertiban penyelundupan dan tambang ilegal menjadi dua penekanan dalam arahannya kepada aparat serta pejabat terkait.
