Sejumlah kementerian telah memulai pemulihan dampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menggunakan anggaran reguler. Langkah itu dilakukan saat tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun masih dimohonkan kepada Kementerian Keuangan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menyetujui dan mencairkan dana tambahan tersebut. Pengajuan itu ditujukan untuk mempercepat perbaikan sektor yang terdampak langsung oleh banjir.
Penanganan awal telah dilakukan melalui refocusing anggaran di kementerian terkait. Kementerian Pertanian, menurut Tito, sudah menggunakan anggaran reguler untuk memulai perbaikan sawah serta kebutuhan yang berkaitan dengannya.
“Meskipun saya tahu Bapak Mentan sudah menggunakan anggaran regulernya yang di-refocusing sementara ini, sebelum turun tambahan dari Menteri Keuangan,” ujar Tito. Ia menyatakan pekerjaan perbaikan di sektor pertanian sudah mulai bergerak.
Dana Tambahan untuk Empat Sektor
Rincian pengajuan mencakup pertanian, perikanan, fasilitas pendidikan keagamaan, serta usaha masyarakat. Kebutuhan terbesar berasal dari perbaikan sawah dan perkebunan yang ditangani Kementerian Pertanian.
| Kementerian | Nilai Pengajuan | Penggunaan Dana |
|---|---|---|
| Kementerian Pertanian | Rp2,6 triliun | Sawah dan perkebunan rusak |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | Rp1,5 triliun | Tambak udang dan ikan |
| Kementerian Agama | Rp484 miliar | Pesantren, madrasah, dan rumah ibadah |
| Kementerian UMKM | Rp600 miliar | Warung, kafe, dan UMKM terdampak |
Kementerian Kelautan dan Perikanan membutuhkan Rp1,5 triliun untuk memperbaiki tambak udang dan ikan. Tito menyebut banjir berdampak pada area tambak hingga puluhan ribu hektare.
Perbaikan tambak juga telah berjalan sekitar dua minggu sebelum pernyataan Tito disampaikan. Dana yang digunakan masih berasal dari anggaran reguler kementerian, bukan dari tambahan anggaran yang dimohonkan.
“Ini Pak Menteri KKP pun sudah bergerak dua minggu lalu untuk melakukan perbaikan,” kata Tito, sebagaimana diberitakan Suara.com. Pernyataan itu menegaskan penanganan awal tetap berlangsung meski proses pengajuan belum selesai.
Fasilitas Sosial dan Usaha Warga
Kementerian Agama mengajukan Rp484 miliar untuk memulihkan pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah di wilayah terdampak. Kebutuhan ini melengkapi penanganan pada sektor pertanian dan perikanan.
Kementerian UMKM mengusulkan tambahan Rp600 miliar bagi warung, kafe, serta pelaku UMKM yang terkena banjir. Selain itu, Tito menyebut anggaran sekitar Rp415 miliar pada tahun ini akan digunakan untuk perbaikan dan bantuan melalui Menteri UMKM Maman.
Menurut Tito, pengajuan empat kementerian dan lembaga tersebut masih melalui proses administrasi. Sejumlah dokumen harus diselesaikan sebelum dana tambahan dapat dicairkan.
“Nah ini yang empat ini, saya memohon totalnya lebih kurang 6 triliun. Itu mohon di-approve,” kata Tito di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). Persetujuan pencairan akan menentukan kelanjutan pemulihan di berbagai sektor yang telah memulai penanganan dengan dana reguler.
