Jakarta menyiapkan langkah yang diproyeksikan menjadi penerbitan obligasi daerah pertama di Indonesia. Nilai Obligasi DKI Jakarta yang direncanakan mencapai Rp3,5 triliun.
Rencana itu dinilai tidak berbahaya oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena DKI memiliki kredibilitas keuangan yang kuat. Meski begitu, ia menyoroti adanya dana daerah dalam jumlah besar yang disebut belum digunakan.
Kontras antara ketersediaan dana dan rencana penerbitan surat utang menjadi titik utama perhatian Purbaya. Ia mempertanyakan mengapa DKI perlu menerbitkan obligasi bila masih terdapat dana yang belum terserap.
“Buat apa terbitkan obligasi? Kan uangnya banyak, masih berapa triliun itu enggak kepakai,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Ia menambahkan bahwa rencana tersebut masih akan diperiksa kembali bersama pihak terkait.
Bukan Isyarat Keuangan DKI Bermasalah
Purbaya membedakan kondisi Jakarta dari pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih terbatas. Menurutnya, penerbitan utang oleh daerah yang kredibel dan mempunyai dana besar tidak serta-merta menjadi persoalan.
Pernyataan itu menempatkan perdebatan pada kebutuhan pembiayaan, bukan pada kemampuan membayar kewajiban. Jakarta dinilai mempunyai posisi fiskal yang cukup kuat, tetapi penggunaan dana tersedia tetap perlu menjadi pertimbangan.
| Aspek | Penilaian Purbaya | Penjelasan Pemprov DKI |
|---|---|---|
| Kondisi dana | Masih banyak yang belum digunakan | Bukan APBD yang kekurangan dana |
| Fungsi obligasi | Urgensinya perlu diperiksa | Instrumen pembiayaan kreatif |
| Risiko fiskal | Tidak dinilai berbahaya bagi DKI | Diharapkan menyehatkan tata kelola APBD |
Gubernur Pramono Anung sebelumnya menyatakan obligasi tersebut tidak diterbitkan akibat kekurangan anggaran. Ia menempatkannya sebagai pilihan pembiayaan kreatif bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penjelasan itu disampaikan Pramono saat Jakarta Budget Talks di Balaikota DKI Jakarta pada Rabu, 22 Juli 2026. Pemprov DKI berharap pemanfaatan instrumen tersebut dapat membuat pengelolaan APBD DKI Jakarta lebih sehat dan transparan.
Nilai Awal untuk Penerbitan Pertama
Pramono menyebut kemampuan fiskal Jakarta sebenarnya lebih besar daripada nilai Rp3,5 triliun yang dipilih. Angka itu digunakan dalam konteks peluncuran obligasi daerah yang pertama di republik ini.
“Kenapa Rp3,5 triliun? Sebenarnya size-nya Jakarta itu memang jauh lebih besar dari itu,” ujar Pramono. Penerbitan awal tersebut diharapkan dapat menunjukkan cara kerja instrumen obligasi bagi pemerintah daerah.
Pemprov DKI memandang keberhasilan rencana itu dapat menjadi acuan bagi daerah lain. Obligasi dapat membuka alternatif pembiayaan tanpa menandakan bahwa anggaran daerah sedang mengalami kekurangan dana.
Dua pihak tersebut pada dasarnya tidak menyampaikan penilaian yang sama mengenai prioritas penerbitan obligasi. Pemprov DKI menekankan pengembangan instrumen pembiayaan, sedangkan Purbaya memusatkan perhatian pada optimalisasi dana yang sudah tersedia.
Dengan demikian, rencana penerbitan Rp3,5 triliun masih menyisakan pertanyaan mengenai urgensi pelaksanaannya. Namun, kekuatan kondisi fiskal Jakarta membuat Purbaya tidak melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap keuangan daerah.
